Hujan Picu Banjir dan Tanah Longsor di Sri Lanka, 91 Tewas

Sabtu, 27 Mei 2017 - 00:44 WIB
Hujan Picu Banjir dan Tanah Longsor di Sri Lanka, 91 Tewas
Hujan Picu Banjir dan Tanah Longsor di Sri Lanka, 91 Tewas
A A A
KOLOMBO - Banjir dan tanah longsor yang dipicu oleh musim hujan telah menyebabkan sedikitnya 91 orang tewas di Sri Lanka. Bencana alam itu juga menyebabkan lebih dari 100 orang hilang.

Sementara menurut sejumlah organisasi penyelamat sekitar 20 ribu orang telah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka di bagian selatan dan barat negara itu.

Sejumlah perahu militer dan helikopter telah dikirim untuk membantu operasi penyelamatan seperti dikutip dari BBC, Sabtu (27/5/2017)

Banjir ini diyakini merupakan yang terburuk sejak Mei 2003 ketika angin monsun barat daya yang sangat kuat menghancurkan 10.000 rumah dan membunuh 250 orang.

Pusat Manajemen Bencana Sri Lanka (DMC) mengatakan jumlah korban tewas meningkat saat laporan disaring dari daerah-daerah terpencil.

"Angin musim barat daya dimulai dengan hujan yang sangat deras. Ada beberapa daerah di mana kita tidak dapat mencapainya, namun operasi bantuan sedang berlangsung," kata Wakil Menteri Penanggulangan Bencana, Dunesh Gankanda, mengatakan kepada wartawan di ibukota Kolombo.

Salah satu daerah yang terkena dampak paling parah dilaporkan adalah kabupaten Kalutara barat daya. Juru bicara polisi, Priyantha Jayakody mengatakan, setidaknya ada lima tanah longsor yang dilaporkan terjadi di sana.

DMC mengeluarkan pemberitahuan evakuasi kepada penduduk di sepanjang sungai Kelani, yang mengalir melalui Kolombo, di tengah kekhawatiran bahwa hal itu akan menghancurkan bendunganya.

"Warga yang tinggal di sepanjang Kelani harus mengungsi ke tempat yang tinggi dalam waktu enam jam," kata agensi tersebut.

Saat jumlah korban tewas meningkat, pemerintah meminta bantuan PBB dan negara-negara tetangga untuk mendapatkan bantuan. "Kementerian Luar Negeri akan terus memantau situasi banjir dan mencari bantuan sesuai dengan konsultasi dengan kementerian manajemen bencana," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.
(ian)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6067 seconds (0.1#10.140)