Korut Sebut PBB Terapkan Standar Ganda Soal Rudal Balistik
Sabtu, 20 Mei 2017 - 13:15 WIB
Korut Sebut PBB Terapkan Standar Ganda Soal Rudal Balistik
A
A
A
NEW YORK - Korea Utara (Korut) menuduh PBB dan Amerika Serikat bekerja dengan licik karena telah mengecam uji rudal balistik interkontinental (ICBM) Pyongyang. Hal itu diungkapkan oleh Dubes Korut untuk PBB Kim In-ryong.
Ryong lantas mengancam akan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB atas apa yang mereka sebut diskriminasi. Ia juga akan mengajukan pengaduan tambahan terhadap organisasi dunia itu dan AS, termasuk untuk latihan militer gabungan AS-Korea Selatan (Korsel).
"AS bisa meluncurkan rudal tetapi tidak dengan Korut dan peluncuran itu memberikan kontribusi untuk kedamaian dan keamanan sedangkan Korut adalah aksi provokasi dan memicu ketegangan, adalah sebuah standar ganda yang sangat tinggi," kata Ryong seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (20/5/2017).
"DK PBB tetap bungkam tentang uji coba ICBM AS yang terbang di atas 6.000 kilometer melintasi lautan, meskipun berteriak tentang pembatalan dan sanksi untuk uji roket balistik yang ditembakkan oleh Korut," sambungnya.
Ryong menuturkan Korut menguji ICBM Hwangsong-12 pada 14 Mei lalu yang menuai kritik PBB dalam sebuah pernyataan pers. Sementara AS menguji ICBM pada tanggal 26 dan 3 Mei tanpa kritik.
"Jika DK PBB tidak mengecam AS atas aksi agresif dan provokasinya dalam latihan militer skala besar dan peluncuran ICBM, Korut tidak akan pernah mendengarkan resolui DK PBB atas uji coba peluncuran roket Korut namun terus mengungkapkan absurditasnya atas resolusi sanksi PBB," kata Ryong.
Ryong juga mengatakan Sekretariat PBB telah mengabaikan permintaan untuk sebuah forum ahli hukum internasional untuk mengklarifikasi dasar hukum dari resolusi sanksi. Ia mengatakan tes rudal negaranya dibutuhkan untuk tujuan pertahanan diri karena ancaman yang ditimbulkan oleh latihan militer bersama.
"Perdamaian dan stabilitas yang solid di Semenanjung Korea dan kawasan ini akan dimungkinkan hanya jika tindakan bermusuhan militer dan kebijakan anti DPRK yang tidak bertele-tele dari AS, pelaku utama situasi yang tegang, akan segera berakhir," kata Ryong.
Dikatakan oleh Ryong, kemampuan nuklir Korut untuk pertahanan dan pencegahan ditujukan kepada AS karena mencoba memusuhi, mengisolasi dan menahan Korut.
"Jika pemerintah Trump benar-benar ingin mengadopsi sebuah kebijakan baru terhadap DPRK, menarik pelajaran dari kegagalan administrasi sebelumnya, hal itu harus menggantikan Kesepakatan Gencatan Senjata antara Korut dan AS dengan kesepakatan damai dan penghapusan total hubungan yang tidak bersahabat," tegas Ryong.
"Langkah tersebut akan membantu menjamin perdamaian abadi semenanjung Korea dan keamanan dan perdamaian global lebih lanjut," tukasnya.
Ryong lantas mengancam akan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB atas apa yang mereka sebut diskriminasi. Ia juga akan mengajukan pengaduan tambahan terhadap organisasi dunia itu dan AS, termasuk untuk latihan militer gabungan AS-Korea Selatan (Korsel).
"AS bisa meluncurkan rudal tetapi tidak dengan Korut dan peluncuran itu memberikan kontribusi untuk kedamaian dan keamanan sedangkan Korut adalah aksi provokasi dan memicu ketegangan, adalah sebuah standar ganda yang sangat tinggi," kata Ryong seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (20/5/2017).
"DK PBB tetap bungkam tentang uji coba ICBM AS yang terbang di atas 6.000 kilometer melintasi lautan, meskipun berteriak tentang pembatalan dan sanksi untuk uji roket balistik yang ditembakkan oleh Korut," sambungnya.
Ryong menuturkan Korut menguji ICBM Hwangsong-12 pada 14 Mei lalu yang menuai kritik PBB dalam sebuah pernyataan pers. Sementara AS menguji ICBM pada tanggal 26 dan 3 Mei tanpa kritik.
"Jika DK PBB tidak mengecam AS atas aksi agresif dan provokasinya dalam latihan militer skala besar dan peluncuran ICBM, Korut tidak akan pernah mendengarkan resolui DK PBB atas uji coba peluncuran roket Korut namun terus mengungkapkan absurditasnya atas resolusi sanksi PBB," kata Ryong.
Ryong juga mengatakan Sekretariat PBB telah mengabaikan permintaan untuk sebuah forum ahli hukum internasional untuk mengklarifikasi dasar hukum dari resolusi sanksi. Ia mengatakan tes rudal negaranya dibutuhkan untuk tujuan pertahanan diri karena ancaman yang ditimbulkan oleh latihan militer bersama.
"Perdamaian dan stabilitas yang solid di Semenanjung Korea dan kawasan ini akan dimungkinkan hanya jika tindakan bermusuhan militer dan kebijakan anti DPRK yang tidak bertele-tele dari AS, pelaku utama situasi yang tegang, akan segera berakhir," kata Ryong.
Dikatakan oleh Ryong, kemampuan nuklir Korut untuk pertahanan dan pencegahan ditujukan kepada AS karena mencoba memusuhi, mengisolasi dan menahan Korut.
"Jika pemerintah Trump benar-benar ingin mengadopsi sebuah kebijakan baru terhadap DPRK, menarik pelajaran dari kegagalan administrasi sebelumnya, hal itu harus menggantikan Kesepakatan Gencatan Senjata antara Korut dan AS dengan kesepakatan damai dan penghapusan total hubungan yang tidak bersahabat," tegas Ryong.
"Langkah tersebut akan membantu menjamin perdamaian abadi semenanjung Korea dan keamanan dan perdamaian global lebih lanjut," tukasnya.
(ian)
