Israel Rencanakan 15 Ribu Pemukiman Baru di Yerusalem
Israel Rencanakan 15 Ribu Pemukiman Baru di Yerusalem
A
A
A
JERUSALEM - Israel bermaksud untuk membangun 15.000 rumah permukiman baru di Yerusalem Timur. Demikian pernyataan Kementerian Perumahan Israel, meski Presiden Amerika Serikat (AS) telah meminta untuk menahan pembangunan permukiman sebagai bagian dari kemungkinan baru untuk perdamaian Israel-Palestina.
Menteri Perumahan Israel Yoav Galant mengatakan kepada Radio Israel bahwa kementeriannya dan Kota Yerusalem telah mengerjakan rencana tersebut selama dua tahun, dengan proposal untuk 25.000 unit. Dari jumlah itu, 15.000 di antaranya akan berada di Yerusalem Timur, yang dikuasai Israel pada perang Timur Tengah 1967 dan kemudian dianeksasi
"Kami akan membangun 10.000 unit di Yerusalem dan sekitar 15.000 di dalam batas kota Yerusalem yang diperpanjang. Itu akan terjadi," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (29/4/2017).
Pengumuman resmi rencana permukiman ini terjadi ditengah kunjungan Donald Trump ke Israel yang dijadwalkan pada bulan depan. Rencana ini langsung dikutuk oleh juru runding utama Palestina.
Saeb Erekat, juru runding utama Palestina, mengatakan bahwa langkah Israel adalah pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional dan sabotase yang disengaja atas upaya untuk melanjutkan pembicaraan.
"Semua pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki ilegal menurut hukum internasional," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Palestina akan terus menggunakan badan internasional untuk menahan Israel, kekuatan pendudukan, bertanggung jawab atas pelanggaran berat hukum internasional di seluruh wilayah Palestina yang diduduki," imbuhnya.
Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibukota sebuah negara yang mereka harap bisa didirikan di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Sebagian besar negara menganggap kegiatan pemukiman ilegal dan merupakan hambatan bagi perdamaian. Israel tidak setuju, dengan menyebut hubungan alkitabiah, historis dan politis terhadap wilayah tersebut, juga kepentingan keamanan.
Menteri Perumahan Israel Yoav Galant mengatakan kepada Radio Israel bahwa kementeriannya dan Kota Yerusalem telah mengerjakan rencana tersebut selama dua tahun, dengan proposal untuk 25.000 unit. Dari jumlah itu, 15.000 di antaranya akan berada di Yerusalem Timur, yang dikuasai Israel pada perang Timur Tengah 1967 dan kemudian dianeksasi
"Kami akan membangun 10.000 unit di Yerusalem dan sekitar 15.000 di dalam batas kota Yerusalem yang diperpanjang. Itu akan terjadi," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (29/4/2017).
Pengumuman resmi rencana permukiman ini terjadi ditengah kunjungan Donald Trump ke Israel yang dijadwalkan pada bulan depan. Rencana ini langsung dikutuk oleh juru runding utama Palestina.
Saeb Erekat, juru runding utama Palestina, mengatakan bahwa langkah Israel adalah pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional dan sabotase yang disengaja atas upaya untuk melanjutkan pembicaraan.
"Semua pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki ilegal menurut hukum internasional," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Palestina akan terus menggunakan badan internasional untuk menahan Israel, kekuatan pendudukan, bertanggung jawab atas pelanggaran berat hukum internasional di seluruh wilayah Palestina yang diduduki," imbuhnya.
Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibukota sebuah negara yang mereka harap bisa didirikan di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Sebagian besar negara menganggap kegiatan pemukiman ilegal dan merupakan hambatan bagi perdamaian. Israel tidak setuju, dengan menyebut hubungan alkitabiah, historis dan politis terhadap wilayah tersebut, juga kepentingan keamanan.
(ian)
Explore More