China Tantang Pesawat Pembawa Menhan Filipina di Pulau Sengketa
Sabtu, 22 April 2017 - 05:27 WIB
China Tantang Pesawat Pembawa Menhan Filipina di Pulau Sengketa
A
A
A
MANILA - Militer China dilaporkan menantang dua pesawat Filipina yang membawa menteri pertahanan dan panglima militer negara itu di kawasan pulau sengketa di Laut China Selatan, setelah kedua pesawat itu diusir. Dua pesawat Filipina itu pergi untuk menghindari insiden buruk.
Selain membawa Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana dan Panglima Militer Jenderal Eduardo Ano, dua pesawat Filipina juga membawa sekitar 40 wartawan, pada Jumat siang.
Menurut laporan yang dilansir AP, Sabtu (22/4/2017), militer China mengeluarkan peringatan kepada pesawat-pesawat Filipina bahwa mereka memasuki pinggiran pulau yang dibangun Beijing. Peringatan itulah yang membuat dua pesawat Manila tersebut berbalik arah.
Merasa ditantang, pesawat Filipina dikirim kembali. Langkah itu sebagai penegasan bahwa kedua pesawat yang diusir China sejatinya terbang di wilayah milik Manila.
”Itu hanya ‘pertukaran’ dan tidak ada insiden yang tidak diinginkan,” kata Lorenzana kepada wartawan. Menurutnya, kejadian semacam itu normal, di tengah konflik teritorial yang belum terselesaikan di Laut China Selatan.
Insiden pengusiran dua pesawat itu terjadi di wilayah yang berjarak 25 kilometer dari Subi Reef yang dikuasai China. Subi Reef berada di Kepulauan Spratly, wilayah yang disengketakan China dan Filipina.
Menhan Filipina mengaku kesal dengan kenekatan China atas klaim wilayah itu. ”Sebuah kekaguman yang menyebalkan untuk orang China atas tekad dan pemikiran mereka guna mendukung klaim mereka,” katanya. ”Saya berharap kami memiliki hal yang sama,” ujar Lorenzana.
Ketika pesawat yang diusir militer China mendarat di Pag-asa—yang dikenal secara internasional sebagai Thitu—Lorenzana mengumumkan bahwa Filipina akan mulai mengembangkan pulau sengketa di Spratly itu. Kawasan itu juga diklaim oleh Taiwan dan Vietnam.
Menurut Lorenzana, dia diperintahkan Presiden Duterte untuk memeriksa pulau tersebut dan memastikan fasilitas Filipina akan dibangun di sana sesegera mungkin. Dana sekitar 1,6 miliar peso telah disiapkan untuk konstruksi, termasuk pelabuhan, pembangkit listrik tenaga surya, pabrik desalinasi air, perumahan yang layak untuk tentara serta fasilitas untuk penelitian kelautan dan wisatawan.
Militer maupun Pemerintah China belum berkomentar atas pengusiran dua pesawat Filipina di pulau sengketa. Sesuai putusan pengadilan arbitrase internasional, pemilik sah kepulauan itu adalah Filipina, tapi Beijing menolak putusan itu.
Selain membawa Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana dan Panglima Militer Jenderal Eduardo Ano, dua pesawat Filipina juga membawa sekitar 40 wartawan, pada Jumat siang.
Menurut laporan yang dilansir AP, Sabtu (22/4/2017), militer China mengeluarkan peringatan kepada pesawat-pesawat Filipina bahwa mereka memasuki pinggiran pulau yang dibangun Beijing. Peringatan itulah yang membuat dua pesawat Manila tersebut berbalik arah.
Merasa ditantang, pesawat Filipina dikirim kembali. Langkah itu sebagai penegasan bahwa kedua pesawat yang diusir China sejatinya terbang di wilayah milik Manila.
”Itu hanya ‘pertukaran’ dan tidak ada insiden yang tidak diinginkan,” kata Lorenzana kepada wartawan. Menurutnya, kejadian semacam itu normal, di tengah konflik teritorial yang belum terselesaikan di Laut China Selatan.
Insiden pengusiran dua pesawat itu terjadi di wilayah yang berjarak 25 kilometer dari Subi Reef yang dikuasai China. Subi Reef berada di Kepulauan Spratly, wilayah yang disengketakan China dan Filipina.
Menhan Filipina mengaku kesal dengan kenekatan China atas klaim wilayah itu. ”Sebuah kekaguman yang menyebalkan untuk orang China atas tekad dan pemikiran mereka guna mendukung klaim mereka,” katanya. ”Saya berharap kami memiliki hal yang sama,” ujar Lorenzana.
Ketika pesawat yang diusir militer China mendarat di Pag-asa—yang dikenal secara internasional sebagai Thitu—Lorenzana mengumumkan bahwa Filipina akan mulai mengembangkan pulau sengketa di Spratly itu. Kawasan itu juga diklaim oleh Taiwan dan Vietnam.
Menurut Lorenzana, dia diperintahkan Presiden Duterte untuk memeriksa pulau tersebut dan memastikan fasilitas Filipina akan dibangun di sana sesegera mungkin. Dana sekitar 1,6 miliar peso telah disiapkan untuk konstruksi, termasuk pelabuhan, pembangkit listrik tenaga surya, pabrik desalinasi air, perumahan yang layak untuk tentara serta fasilitas untuk penelitian kelautan dan wisatawan.
Militer maupun Pemerintah China belum berkomentar atas pengusiran dua pesawat Filipina di pulau sengketa. Sesuai putusan pengadilan arbitrase internasional, pemilik sah kepulauan itu adalah Filipina, tapi Beijing menolak putusan itu.
(mas)
