Pemerintah AS Maklumi Pembangunan Pemukiman Baru Israel di Tanah Palestina
Jum'at, 31 Maret 2017 - 21:36 WIB
Pemerintah AS Maklumi Pembangunan Pemukiman Baru Israel di Tanah Palestina
A
A
A
WASHINGTON - Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) menyatakan, Israel telah memberikan penjelasan kepada Presiden AS Donald Trump mengenai pembangunan pemukiman baru di Tepi Barat, Palestina. Pejabat itu menyatakan, Trump memaklumi alasan di balik disetujuinya pembangunan pemukiman baru itu.
Kabinet keamanan Israel menyetujui pemukiman baru yang dijanjikan oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk mantan penduduk Amona. Mereka dievakuasi setelah Pengadilan Tinggi Israel memutuskan tempat mereka tinggal saat ini adalah konstruksi ilegal.
"Kami mencatat, Perdana Menteri Israel membuat komitmen untuk pemukim Amona sebelum Presiden Trump meletakkan harapan, dan secara konsisten menunjukkan ia bermaksud untuk bergerak maju dengan rencana ini," kata pejabat itu, seperti dilansir Jpost pada Jumat (31/3).
Berbeda dengan AS, PBB menyatakan menolak keras pembangunan pemukiman baru tersebut. PBB mengaku khaiwatir dengan pembangunan pemukiman baru itu, dan menyebut pemukiman itu adalah hal yang ilegal.
Sementara itu, Palestina menyatakan, keputusan ini kembali menunjukan Israel tidak peduli dengan perdamaian di kawasan, dan lebih memperdulikan tuntutan yang dibuat oleh penghuni pemukiman.
"Pengumuman ini sekali lagi membuktikan Israel lebih berkomitmen untuk memenuhi tuntutan populasi pemukim ilegal daripada mematuhi persyaratan untuk stabilitas dan perdamaian yang adil," kata anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Hanan Ashrawi.
Kabinet keamanan Israel menyetujui pemukiman baru yang dijanjikan oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk mantan penduduk Amona. Mereka dievakuasi setelah Pengadilan Tinggi Israel memutuskan tempat mereka tinggal saat ini adalah konstruksi ilegal.
"Kami mencatat, Perdana Menteri Israel membuat komitmen untuk pemukim Amona sebelum Presiden Trump meletakkan harapan, dan secara konsisten menunjukkan ia bermaksud untuk bergerak maju dengan rencana ini," kata pejabat itu, seperti dilansir Jpost pada Jumat (31/3).
Berbeda dengan AS, PBB menyatakan menolak keras pembangunan pemukiman baru tersebut. PBB mengaku khaiwatir dengan pembangunan pemukiman baru itu, dan menyebut pemukiman itu adalah hal yang ilegal.
Sementara itu, Palestina menyatakan, keputusan ini kembali menunjukan Israel tidak peduli dengan perdamaian di kawasan, dan lebih memperdulikan tuntutan yang dibuat oleh penghuni pemukiman.
"Pengumuman ini sekali lagi membuktikan Israel lebih berkomitmen untuk memenuhi tuntutan populasi pemukim ilegal daripada mematuhi persyaratan untuk stabilitas dan perdamaian yang adil," kata anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Hanan Ashrawi.
(esn)
