RI Desak Dunia Lucuti Senjata Nuklir
Rabu, 29 Maret 2017 - 22:39 WIB
RI Desak Dunia Lucuti Senjata Nuklir
A
A
A
NEW YORK - Indonesia mendesak negara-negara pemilik senjata nuklir segera memulai proses pelucutan senjata pemusnah massal tersebut. Desakan itu muncul karena dampak senjata nuklir terhadap kemanusiaan sangat mengerikan. Duta Besar dan Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani menegaskan sikap tersebut saat Konferensi Perundingan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir di New York, Amerika Serikat (AS), Senin (27/3) waktu setempat.
Menurut Djani, ancaman senjata nuklir membuat situasi keamanan dunia sangat mengkhawatirkan. “Satu-satunya cara untuk melawan ancaman dan penggunaan senjata nuklir adalah penghapusan total seluruh senjata nuklir di dunia,” tegas Djani di hadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB dan perwakilan dari 112 negara lain. Indonesia, lanjut Djani, sangat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam perundingan yang digelar sampai 31 Maret itu.
Meski demikian, upaya Indonesia tampaknya menghadapi kendala berat karena banyak negara pemilik senjata nuklir yang menolak berpartisipasi dalam perundingan tersebut. Wakil Tetap AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan, AS dan 40 negara lain tidak akan berpartisipasi dalam perundingan itu. “Saya seorang ibu, istri, dan anak perempuan.
Saya selalu memikirkan keluarga saya terlebih dahulu. Tugas kita adalah melindungi rakyat dan negara, menyelamatkan mereka, dan menjaga perdamaian,” kata dia. Haley menambahkan, “Kami mendukung pelarangan senjata nuklir di dunia. Tapi, saat ini kami tidak bisa sejujurnya berkata bahwa kami bisa melindungi rakyat kami dengan membiarkan aktor jahat memiliki senjata nuklir, sedangkan kami sendiri yang baik dan mencoba menjaga perdamaian dan keselamatan tidak memilikinya."
Bagaimana pun pemboikotan itu mengundang kritik keras dari PBB. “Protes dari Duta Haley dan semua yang mendukung AS menunjukkan betapa khawatirnya mereka mengenai dampak nyata traktat pelarangan nuklir. Ini merupakan pengalihan yang tidak perlu,” tandas Wakil Tinggi Sekjen PBB untuk Perlucutan Senjata Beatrice Fihn.
Ada pun Haley tetap bersikeras mempertahankan senjata nuklir. “Kalian harus bertanya pada diri kalian sendiri, apakah mereka mengawasi rakyat mereka? Apakah mereka benarbenar memahami ancaman yang kami hadapi? Apakah ada dari kalian yang percaya Korut akan menyepakati pelarangan senjata nuklir,” tanya Haley.
Negara-negara pemilik senjata nuklir lain seperti Rusia, China, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara (Korut) juga menentang traktat yang bertujuan mewujudkan dunia bebas nuklir itu. Indonesia berharap traktat ini kuat dan tegas sehingga tidak lagi memberikan celah yang melegitimasi keberadaan senjata nuklir di setiap negara.
Australia juga mendukung pendirian AS dan sekutunya. Kendati demikian, sentimen politik di Australia mengenai traktat pelarangan senjata nuklir mulai muncul. Senat Australia mendesak pemerintah berpartisipasi. Hasil jajak pendapat Ipsos juga menunjukkan sebanyak 73% responden meminta Pemerintah Australia ikut serta dalam negosiasi penghapusan senjata nuklir, sedangkan 10,6% menolak.
“Saat ini jumlah senjata nuklir mencapai 15.000 di penjuru dunia sehingga membuka ancaman luar biasa terhadap kemanusiaan. Sebagai anggota Perjanjian Non-Proliferasi (NPT), Australia secara hukum perlu ikut serta,” kata Senator Labor, Lisa Singh. Kendati demikian, asisten Perdana Menteri Senator James McGrath menolak saran itu. Traktat pelarangan senjata nuklir putaran pertama dihadiri Wakil Tinggi Sekjen PBB untuk Perlucutan Senjata, Presiden Majelis Umum PBB, dan 113 negara anggota PBB. Putaran selanjutnya akan digelar di New York pada 15 Juni hingga 7 Juli.
Menurut Djani, ancaman senjata nuklir membuat situasi keamanan dunia sangat mengkhawatirkan. “Satu-satunya cara untuk melawan ancaman dan penggunaan senjata nuklir adalah penghapusan total seluruh senjata nuklir di dunia,” tegas Djani di hadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB dan perwakilan dari 112 negara lain. Indonesia, lanjut Djani, sangat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam perundingan yang digelar sampai 31 Maret itu.
Meski demikian, upaya Indonesia tampaknya menghadapi kendala berat karena banyak negara pemilik senjata nuklir yang menolak berpartisipasi dalam perundingan tersebut. Wakil Tetap AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan, AS dan 40 negara lain tidak akan berpartisipasi dalam perundingan itu. “Saya seorang ibu, istri, dan anak perempuan.
Saya selalu memikirkan keluarga saya terlebih dahulu. Tugas kita adalah melindungi rakyat dan negara, menyelamatkan mereka, dan menjaga perdamaian,” kata dia. Haley menambahkan, “Kami mendukung pelarangan senjata nuklir di dunia. Tapi, saat ini kami tidak bisa sejujurnya berkata bahwa kami bisa melindungi rakyat kami dengan membiarkan aktor jahat memiliki senjata nuklir, sedangkan kami sendiri yang baik dan mencoba menjaga perdamaian dan keselamatan tidak memilikinya."
Bagaimana pun pemboikotan itu mengundang kritik keras dari PBB. “Protes dari Duta Haley dan semua yang mendukung AS menunjukkan betapa khawatirnya mereka mengenai dampak nyata traktat pelarangan nuklir. Ini merupakan pengalihan yang tidak perlu,” tandas Wakil Tinggi Sekjen PBB untuk Perlucutan Senjata Beatrice Fihn.
Ada pun Haley tetap bersikeras mempertahankan senjata nuklir. “Kalian harus bertanya pada diri kalian sendiri, apakah mereka mengawasi rakyat mereka? Apakah mereka benarbenar memahami ancaman yang kami hadapi? Apakah ada dari kalian yang percaya Korut akan menyepakati pelarangan senjata nuklir,” tanya Haley.
Negara-negara pemilik senjata nuklir lain seperti Rusia, China, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara (Korut) juga menentang traktat yang bertujuan mewujudkan dunia bebas nuklir itu. Indonesia berharap traktat ini kuat dan tegas sehingga tidak lagi memberikan celah yang melegitimasi keberadaan senjata nuklir di setiap negara.
Australia juga mendukung pendirian AS dan sekutunya. Kendati demikian, sentimen politik di Australia mengenai traktat pelarangan senjata nuklir mulai muncul. Senat Australia mendesak pemerintah berpartisipasi. Hasil jajak pendapat Ipsos juga menunjukkan sebanyak 73% responden meminta Pemerintah Australia ikut serta dalam negosiasi penghapusan senjata nuklir, sedangkan 10,6% menolak.
“Saat ini jumlah senjata nuklir mencapai 15.000 di penjuru dunia sehingga membuka ancaman luar biasa terhadap kemanusiaan. Sebagai anggota Perjanjian Non-Proliferasi (NPT), Australia secara hukum perlu ikut serta,” kata Senator Labor, Lisa Singh. Kendati demikian, asisten Perdana Menteri Senator James McGrath menolak saran itu. Traktat pelarangan senjata nuklir putaran pertama dihadiri Wakil Tinggi Sekjen PBB untuk Perlucutan Senjata, Presiden Majelis Umum PBB, dan 113 negara anggota PBB. Putaran selanjutnya akan digelar di New York pada 15 Juni hingga 7 Juli.
(esn)
