Akhir Bulan, Pemberontak Komunis Filipina Deklarasikan Gencatan Senjata
Sabtu, 25 Maret 2017 - 17:26 WIB
Akhir Bulan, Pemberontak Komunis Filipina Deklarasikan Gencatan Senjata
A
A
A
MANILA - Partai Komunis Filipina (CPP) mengatakan unit bersenjatanya akan mendeklarasikan gencatan senjata sepihak paling lambat 31 Maret. Deklarasi itu dilakukan jelang dimulainya kembali pembicaraan damai dengan pemerintah Presiden Rodrigo Duterte bulan depan.
CPP, dengan sayap bersejata Tentara Rakyat baru, telah melakukan pemberontakan hampir lima dekade. Mereka mengharapkan pemerintah Filipina akan mendeklarasikan gencatan senjata sepihak yang sama.
"Hal itu sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai selama pembicaraan pada 10-11 Maret," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari laman Reuters, Sabtu (25/3/2017).
Dalam pernyataan itu, CPP mendesak juga Duterte untuk meminta militer agar menunda jalannya semua operasi militer ofensif, pemboman udara, dan kampanye penembakan terhadap masyarakat desa. Tindakan itu untuk membantu menciptakan suasana yang menguntungkan bagi gencatan senjata.
Untuk memberikan dorongan pembicaraan damai, CPP mengatakan juga mengharapkan pemerintah untuk membebaskan 19 tahanan politik yang tua dan sakit. Mereka juga meminta pembebasan atas lima konsultan sayap politiknya, Front Demokratik Nasional, yang ditahan.
CPP mengatakan Tentara Rakyat Baru telah membebaskan "tawanan perang" di kota Mati di provinsi selatan Davao Oriental. Pembebasan itu dilakukan untuk membangun kepercayaan, dan juga akan membebaskan empat tahanan lebih.
Para perunding dari kedua pihak sepakat pada tanggal 12 Maret untuk melanjutkan perundingan perdamaian resmi di Belanda dari 2-6 April. Perundingan ini satu bulan setelah Duterte marah dan membatalkan pembicaraan setelah pemberontak menyerang tentara setelah sebelumnya secara sepihak mengakhiri gencatan senjata.
Duterte sendiri mengatakan ia akan berkonsultasi dengan para pemimpin politik dan keamanan negara terkait apakah pemerintah melanjutkan gencatan senjata secara sepihak saat ini atau tidak.
"Saya harus berkonsultasi dengan Ketua Parlemen, saya harus berkonsultasi dengan Presiden Senat, saya harus mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional, dan saya harus bertanya para jenderal tentara dan polisi," katanya.
Konflik antara pemerintah dan komunis telah terjadi selama hampir lima dekade dan menewaskan lebih dari 40.000 orang.
CPP, dengan sayap bersejata Tentara Rakyat baru, telah melakukan pemberontakan hampir lima dekade. Mereka mengharapkan pemerintah Filipina akan mendeklarasikan gencatan senjata sepihak yang sama.
"Hal itu sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai selama pembicaraan pada 10-11 Maret," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari laman Reuters, Sabtu (25/3/2017).
Dalam pernyataan itu, CPP mendesak juga Duterte untuk meminta militer agar menunda jalannya semua operasi militer ofensif, pemboman udara, dan kampanye penembakan terhadap masyarakat desa. Tindakan itu untuk membantu menciptakan suasana yang menguntungkan bagi gencatan senjata.
Untuk memberikan dorongan pembicaraan damai, CPP mengatakan juga mengharapkan pemerintah untuk membebaskan 19 tahanan politik yang tua dan sakit. Mereka juga meminta pembebasan atas lima konsultan sayap politiknya, Front Demokratik Nasional, yang ditahan.
CPP mengatakan Tentara Rakyat Baru telah membebaskan "tawanan perang" di kota Mati di provinsi selatan Davao Oriental. Pembebasan itu dilakukan untuk membangun kepercayaan, dan juga akan membebaskan empat tahanan lebih.
Para perunding dari kedua pihak sepakat pada tanggal 12 Maret untuk melanjutkan perundingan perdamaian resmi di Belanda dari 2-6 April. Perundingan ini satu bulan setelah Duterte marah dan membatalkan pembicaraan setelah pemberontak menyerang tentara setelah sebelumnya secara sepihak mengakhiri gencatan senjata.
Duterte sendiri mengatakan ia akan berkonsultasi dengan para pemimpin politik dan keamanan negara terkait apakah pemerintah melanjutkan gencatan senjata secara sepihak saat ini atau tidak.
"Saya harus berkonsultasi dengan Ketua Parlemen, saya harus berkonsultasi dengan Presiden Senat, saya harus mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional, dan saya harus bertanya para jenderal tentara dan polisi," katanya.
Konflik antara pemerintah dan komunis telah terjadi selama hampir lima dekade dan menewaskan lebih dari 40.000 orang.
(ian)
