Dikepung Polisi, Menteri Turki Dilarang Memasuki Konsulat di Belanda

Minggu, 12 Maret 2017 - 04:40 WIB
Dikepung Polisi, Menteri...
Dikepung Polisi, Menteri Turki Dilarang Memasuki Konsulat di Belanda
A A A
ROTTERDAM - Di tengah ketegangan diplomatik, Belanda telah melarang pesawat Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mendarat di Rotterdam. Tak hanya itu, Belanda juga melarang menteri Turki lainnya memasuki Konsulat Turki di Rotterdam.

Menteri Urusan Keluarga Turki Fatma Betul Sayan diadang para polisi Belanda ketika hendak memasuki kantor Konsulat Turki di Rotterdam. Dalam sebuah rekaman yang disiarkan NOS News, Sayan dikepung para polisi Belanda setelah keluar dari mobilnya untuk menuju kantor konsulat.

Beberapa wartawan Turki yang menyertai kunjungan Sayan, seperti dikutip Anadolu, Minggu (12/3/2017), juga dicegah oleh para polisi Belanda. Sebelumnya juga ada laporan bahwa menteri Turki itu ditangkap, namun laporan itu belum bisa dikonfirmasi.

Para Menteri Turki itu berdatangan ke Belanda untuk kampanye di hadapan warga Turki di negara itu terkait referendum perluasan kekuasaan presiden yang akan digelar 16 April mendatang. Mereka ingin warga Turki di Belanda memberikan suara pro-Erdogan dengan mendukung referendum itu.

Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte dalam sebuah pernyataan memberikan alasan tindakan dari pemerintahannya tersebut. Menurutnya, di Belanda sudah marah demonstrasi pro-Erdogan yang tidak mematuhi aturan pihak berwenang Belanda.

Rutte mengatakan, ketidaksetujuannya terhadap aksi unjuk rasa pro-Erdogan tidak keluar dari konteks anti-demokrasi. Tapi, semata-mata karena ulah massa pro-Erdogan yang tidak mengindahkan peraturan.

”Banyak orang Belanda dengan latar belakang Turki yang berwenang untuk memberikan suara dalam referendum atas konstitusi Turki. Pemerintah Belanda tidak memprotes pertemuan mereka di negara kami,” kata PM Rutte.

”Semua orang yang ingin mengadakan sebuah pertemuan wajib mengikuti instruksi dari mereka yang berwenang, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dijamin,” ujar Rutte mengonfirmasi tindakan yang diambil pihak berwenang Belanda.

Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telanjur marah. Dia menyebut Belanda sebagai sisa-sisa Nazi dan kaum fasis.

”Mereka tidak tahu politik atau diplomasi internasional. (Negara) itu sisa-sisa Nazi, mereka fasis,” kata Erdogan di depan massa di Istanbul.

”Melarang Menteri Luar Negeri kami untuk penerbangannya, betapapun Anda suka, tapi dari sekarang, mari kita lihat bagaimana penerbangan Anda akan mendarat di Turki,” ujar Erdogan yang mengancam akan melarang pesawat menteri Belanda mendarat di Ankara.
(mas)
Berita Terkait
Murka Disebut Teroris,...
Murka Disebut Teroris, Erdogan Tuntut Politisi Anti Islam Belanda
Yilmaz Bikin Hatrick,...
Yilmaz Bikin Hatrick, Turki Gasak Belanda pada Laga Pertama Kualifikasi Piala Dunia
Peramal Gempa Turki:...
Peramal Gempa Turki: Beberapa Hari Lagi Dunia Diguncang Gempa Besar 8 SR, Hingga Indonesia
Preview Turki vs Belanda:...
Preview Turki vs Belanda: Der Oranje Mencium Aroma Dendam
Turki Tuduh Barat Kobarkan...
Turki Tuduh Barat Kobarkan Perang Psikologis
Memphis Depay Tampil...
Memphis Depay Tampil Ciamik Bersama Belanda dan Barca
Berita Terkini
Uni Emirat Arab Diam-diam...
Uni Emirat Arab Diam-diam Melobi AS untuk Menolak Rencana Mesir tentang Rekonstruksi Gaza
44 menit yang lalu
Prancis Kerahkan Pesawat...
Prancis Kerahkan Pesawat Bersenjata Nuklir ke Perbatasan Jerman, Ini Pemicu Utamanya
1 jam yang lalu
Makna dan Arti Bendera...
Makna dan Arti Bendera Australia, Lengkap dengan Sejarahnya
2 jam yang lalu
5 Isu Penting dalam...
5 Isu Penting dalam Panggilan Telepon Putin dan Trump selama 2,5 Jam
3 jam yang lalu
Dominasi Kapal Induk...
Dominasi Kapal Induk AS Segera Berakhir, China Sedang Bangun Tipe 004 yang Mampu Angkut 100 Jet Tempur
4 jam yang lalu
Intip Perbandingan Kekuatan...
Intip Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia vs Australia di 2025, Siapa Lebih Unggul?
5 jam yang lalu
Infografis
Muhammadiyah Masuk 10...
Muhammadiyah Masuk 10 Organisasi Keagamaan Terkaya di Dunia
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved