MIKTA Apresiasi Langkah Menlu RI Bantu Situasi di Rakhine
MIKTA Apresiasi Langkah Menlu RI Bantu Situasi di Rakhine
A
A
A
BONN - MIKTA harus dapat menjadi contoh keberhasilan kerja sama multilateral dalam mengatasi berbagai tantangan bersama. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI saat pertemuan Menlu MIKTA yang dilaksanakan disela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bonn, Jerman.
MIKTA merupakan perkumpulan informal lima negara perekonomian berkembang yakni, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. MIKTA dibentuk pada 17 September 2013 di sela-sela pertemuan ke-68 Majelis Umum PBB.
Pertemuan Menlu MIKTA membahas perkembangan situasi di kawasan dan global serta program kerja MIKTA untuk tahun 2017. Pada pembahasan mengenai New Developments and Challenges to the Global Order, Menlu MIKTA menyampaikan keprihatinannya terhadap berkurangnya semangat kerja sama internasional dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bersama saat ini. Sedangkan disisi lain, terlihat meningkatnya kebijakan inward looking yang hanya mengedepankan kepentingan nasionalisme dari beberapa negara.
Menanggapi hal ini, Menlu MIKTA menekankan bahwa justru disaat dunia menghadapi berbagai tantangan global yang multidimensional dan ketidak pastian, kerja sama multilateral yang kuat sangat dibutuhkan.
Berbicara sebagai lead speaker pada saat membahas perkembangan situasi kawasan, Menlu RI menyampaikan perkembangan terkait situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Menlu RI menyampaikan bahwa Myanmar menghadapi situasi dan tantangan yang sangat kompleks dan multi dimensi, di negara bagian Rakhine. Berbagai masalah dihadapi Pemerintah Myanmar seperti konflik komunal yang sudah menahun, kemiskinan, demokrasi dan proses reformai yang masih berusia muda di Myanmar, serta adanya ancaman dari transnational organised crime. Dengan komplikasi masalah yang dihadapi tersebut, komunitas internasional perlu untuk membantu Myanmar, karena kegagalan akan dapat berdampak negatif kepada keamanan dan stabiltas kawasan.
Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan bahwa Indonesia memilih untuk melakukan constructive engagement dengan Myanmar. Menlu menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk membantu situasi di negara bagian Rakhine agar menjadi lebih baik.Langkah yang diambil oleh Menlu RI dan Indonesia tersebut mendapat apresiai dari semua Menlu MIKTA yang hadir.
“Indonesia menunjukkan komitmen tinggi untuk membantu Pemerintah Myanmar di Rakhine State, bekerjasama dengan berbagai macam LSM, termasuk LSM Islam dan LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan,” tutur Menlu RI seperti dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Jumat (17/2/2017).
Dalam pertemuan, Turki sebagai ketua MIKTA tahun 2017 menyampaikan 7 prioritas program kerja MIKTA untuk tahun ini yaitu, fight against terrorism, commercial and economic cooperation, energy, sustainable development, gender equality, peacekeeping operations, sreta good governance and democracy.
Dalam kesempatan tersebut Menlu RI memberikan dukungan Indonesia terhadap 7 prioritas program kerja MIKTA dan menekankan pentingnya MIKTA mendorong kerja sama multilateral dalam melaksanakan berbagai kegiatan pada ketujuh prioritas tersebut.
MIKTA merupakan perkumpulan informal lima negara perekonomian berkembang yakni, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. MIKTA dibentuk pada 17 September 2013 di sela-sela pertemuan ke-68 Majelis Umum PBB.
Pertemuan Menlu MIKTA membahas perkembangan situasi di kawasan dan global serta program kerja MIKTA untuk tahun 2017. Pada pembahasan mengenai New Developments and Challenges to the Global Order, Menlu MIKTA menyampaikan keprihatinannya terhadap berkurangnya semangat kerja sama internasional dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bersama saat ini. Sedangkan disisi lain, terlihat meningkatnya kebijakan inward looking yang hanya mengedepankan kepentingan nasionalisme dari beberapa negara.
Menanggapi hal ini, Menlu MIKTA menekankan bahwa justru disaat dunia menghadapi berbagai tantangan global yang multidimensional dan ketidak pastian, kerja sama multilateral yang kuat sangat dibutuhkan.
Berbicara sebagai lead speaker pada saat membahas perkembangan situasi kawasan, Menlu RI menyampaikan perkembangan terkait situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Menlu RI menyampaikan bahwa Myanmar menghadapi situasi dan tantangan yang sangat kompleks dan multi dimensi, di negara bagian Rakhine. Berbagai masalah dihadapi Pemerintah Myanmar seperti konflik komunal yang sudah menahun, kemiskinan, demokrasi dan proses reformai yang masih berusia muda di Myanmar, serta adanya ancaman dari transnational organised crime. Dengan komplikasi masalah yang dihadapi tersebut, komunitas internasional perlu untuk membantu Myanmar, karena kegagalan akan dapat berdampak negatif kepada keamanan dan stabiltas kawasan.
Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan bahwa Indonesia memilih untuk melakukan constructive engagement dengan Myanmar. Menlu menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk membantu situasi di negara bagian Rakhine agar menjadi lebih baik.Langkah yang diambil oleh Menlu RI dan Indonesia tersebut mendapat apresiai dari semua Menlu MIKTA yang hadir.
“Indonesia menunjukkan komitmen tinggi untuk membantu Pemerintah Myanmar di Rakhine State, bekerjasama dengan berbagai macam LSM, termasuk LSM Islam dan LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan,” tutur Menlu RI seperti dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Jumat (17/2/2017).
Dalam pertemuan, Turki sebagai ketua MIKTA tahun 2017 menyampaikan 7 prioritas program kerja MIKTA untuk tahun ini yaitu, fight against terrorism, commercial and economic cooperation, energy, sustainable development, gender equality, peacekeeping operations, sreta good governance and democracy.
Dalam kesempatan tersebut Menlu RI memberikan dukungan Indonesia terhadap 7 prioritas program kerja MIKTA dan menekankan pentingnya MIKTA mendorong kerja sama multilateral dalam melaksanakan berbagai kegiatan pada ketujuh prioritas tersebut.
(ian)
Explore More