Palestina Berencana Hentikan Kerjasama Keamanan dengan Israel
Rabu, 08 Februari 2017 - 20:23 WIB
Palestina Berencana Hentikan Kerjasama Keamanan dengan Israel
A
A
A
PARIS - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan pihaknya berencana untuk menghentikan kerjasama dengan Israel. Kerjasama ini akan benar-benar dihentikan jika Israel melanjutkan kolonialisasi di tanah Palestina.
Berbicara saat melakukan kunjungan ke Parlemen Prancis, Abbas mengatakan langkah ini adalah langkah terakhir yang akan diambil Palestina sebagai respon atas rancangan undang-undang (RUU) baru Israel soal pemukiman.
"Jika kolonisasi terus terjadi, saya tidak punya pilihan lain, itu tidak akan menjadi salah saya," kata Abbas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (8/2).
Sebelumnya, saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis, Francois Hollande, Abbas menyebut undang-undang Israel terbaru adalah sebuah serangan terhadap rakyatnya. "Undang-undang Israel ilegal dan jelas-jelas menentang keinginan masyarakat internasional," kata Abbas saat konferensi pers bersama dengan Hollande.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Barang Antik Palestina, Rula Ma'ayah menyerukan masyarakat internasional untuk menghukum Israel atas undang-undang baru yang kontroversial.
RUU terbaru Israel sendiri berisi pemberian status legal pada pembangunan puluhan rumah di atas lahan pribadi rakyat Palestina. RUU akan melegalkan puluhan pos-pos liar Yahudi dan ribuan rumah pemukim di Tepi Barat yang diduduki.
LSM Israel pro-Palestina mengatakan, mereka akan meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang tersebut.
Berbicara saat melakukan kunjungan ke Parlemen Prancis, Abbas mengatakan langkah ini adalah langkah terakhir yang akan diambil Palestina sebagai respon atas rancangan undang-undang (RUU) baru Israel soal pemukiman.
"Jika kolonisasi terus terjadi, saya tidak punya pilihan lain, itu tidak akan menjadi salah saya," kata Abbas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (8/2).
Sebelumnya, saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis, Francois Hollande, Abbas menyebut undang-undang Israel terbaru adalah sebuah serangan terhadap rakyatnya. "Undang-undang Israel ilegal dan jelas-jelas menentang keinginan masyarakat internasional," kata Abbas saat konferensi pers bersama dengan Hollande.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Barang Antik Palestina, Rula Ma'ayah menyerukan masyarakat internasional untuk menghukum Israel atas undang-undang baru yang kontroversial.
RUU terbaru Israel sendiri berisi pemberian status legal pada pembangunan puluhan rumah di atas lahan pribadi rakyat Palestina. RUU akan melegalkan puluhan pos-pos liar Yahudi dan ribuan rumah pemukim di Tepi Barat yang diduduki.
LSM Israel pro-Palestina mengatakan, mereka akan meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang tersebut.
(esn)
