Pengadilan Eropa Tolak Gugatan Gadis Muslim Berenang Terpisah
Selasa, 10 Januari 2017 - 21:12 WIB
Pengadilan Eropa Tolak Gugatan Gadis Muslim Berenang Terpisah
A
A
A
BRUSSELS - Gadis-gadis Muslim Swiss harus belajar berenang bersama dengan anak-anak laki-laki. Begitu keputusan pengadilan HAM Eropa (EHCR) yang memenangkan gugatan pemerintah Swiss.
ECHR mengakui bahwa kebebasan beragama akan terganggu dengan keputusan ini. Namun hakim mengatakan hal itu tidak sama dengan pelanggaran. "Pihak berwenang dibenarkan dalam menegakkan kurikulum sekolah secara penuh dan mesukseskan integrasi anak-anak ke dalam masyarakat," begitu yang dikatakan pihak pengadilan seperti dikutip dari BBC, Selasa (10/1/2017).
Kasus ini diadukan oleh dua warga negara Swiss asal Turki yang menolak untuk mengirim putri remaja mereka mengikuti pelajaran wajib campuran di kota Basel. Pejabat pendidikan mengatakan bahwa pengecualian diberikan kepada anak perempuan yang telah mencapai usia pubertas, usia yang belum dicapai oleh remaja putri itu pada saat itu.
Pada 2010, orang tua remaja putri itu diperintahkan untuk membayar denda 1.400 Franc Swiss karena dianggap telah melakukan tindakan yang melanggar kewajiban mereka sebagai orang tua. Namun mereka menolak putusan tersebut karena dianggap melanggar pasal 9 Konvensi Eropa tentang HAM yang meliputi hak untuk kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
Namun dalam pernyataannnya, EHCR mengatakan penolakan untuk membebaskan gadis-gadis tersebut mengganggu hak kebebasan beragama. Namun, EHCR juga mengatakan hukum dirancang untuk melindungi murid asing dari segala bentuk pengucilan sosial dan Swiss bebas untuk merancang sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tradisi sendiri.
EHCR mengatakan sekolah memainkan peran penting dalam integrasi sosial, dan pembebasan dari beberapa pelajaran yang dibenarkan hanya dalam keadaan yang sangat luar biasa.
"Dengan demikian, minat anak-anak dalam pendidikan penuh sehingga memfasilitasi integrasi sosial mereka sukses sesuai dengan adat istiadat setempat dan kebiasaan, menolak keinginan orang tua agar anak-anak mereka dibebaskan dari pelajaran berenang campur," kata pengadilan.
Pengadilan juga mencatat "pengaturan sangat fleksibel" telah ditawarkan sebagai kompromi, termasuk memungkinkan anak perempuan mengenakan burqini selama pelajaran daripada pakaian renang tradisional. Pengadulan juga memungkinkan mereka untuk berganti pakaian tanpa anak laki-laki di dalam ruangan.
ECHR mengakui bahwa kebebasan beragama akan terganggu dengan keputusan ini. Namun hakim mengatakan hal itu tidak sama dengan pelanggaran. "Pihak berwenang dibenarkan dalam menegakkan kurikulum sekolah secara penuh dan mesukseskan integrasi anak-anak ke dalam masyarakat," begitu yang dikatakan pihak pengadilan seperti dikutip dari BBC, Selasa (10/1/2017).
Kasus ini diadukan oleh dua warga negara Swiss asal Turki yang menolak untuk mengirim putri remaja mereka mengikuti pelajaran wajib campuran di kota Basel. Pejabat pendidikan mengatakan bahwa pengecualian diberikan kepada anak perempuan yang telah mencapai usia pubertas, usia yang belum dicapai oleh remaja putri itu pada saat itu.
Pada 2010, orang tua remaja putri itu diperintahkan untuk membayar denda 1.400 Franc Swiss karena dianggap telah melakukan tindakan yang melanggar kewajiban mereka sebagai orang tua. Namun mereka menolak putusan tersebut karena dianggap melanggar pasal 9 Konvensi Eropa tentang HAM yang meliputi hak untuk kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
Namun dalam pernyataannnya, EHCR mengatakan penolakan untuk membebaskan gadis-gadis tersebut mengganggu hak kebebasan beragama. Namun, EHCR juga mengatakan hukum dirancang untuk melindungi murid asing dari segala bentuk pengucilan sosial dan Swiss bebas untuk merancang sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tradisi sendiri.
EHCR mengatakan sekolah memainkan peran penting dalam integrasi sosial, dan pembebasan dari beberapa pelajaran yang dibenarkan hanya dalam keadaan yang sangat luar biasa.
"Dengan demikian, minat anak-anak dalam pendidikan penuh sehingga memfasilitasi integrasi sosial mereka sukses sesuai dengan adat istiadat setempat dan kebiasaan, menolak keinginan orang tua agar anak-anak mereka dibebaskan dari pelajaran berenang campur," kata pengadilan.
Pengadilan juga mencatat "pengaturan sangat fleksibel" telah ditawarkan sebagai kompromi, termasuk memungkinkan anak perempuan mengenakan burqini selama pelajaran daripada pakaian renang tradisional. Pengadulan juga memungkinkan mereka untuk berganti pakaian tanpa anak laki-laki di dalam ruangan.
(ian)
