Abbas Nyatakan Siap Kerjasama dengan Trump
Senin, 02 Januari 2017 - 16:18 WIB
Abbas Nyatakan Siap Kerjasama dengan Trump
A
A
A
RAMALLAH - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesiapan untuk bekerjasama dengan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump akan resmi menjabat sebagai Presiden AS pada tanggal 20 Januari mendatang.
Berbicara saat peringatan 52 tahun berdirinya Fatah, Abbas berharap ia dan Trump akan mampu membangun hubungan yang positif dan bekerja sama dalam mencapai solusi dua-negara dalam masalah Israel-Palestina.
"Kami ingin menekankan kesediaan kami untuk bekerja dengan pemerintahan Amerika yang baru, untuk mencapai perdamaian berdasarkan pada solusi dua-negara," kata Abbas dalam pernyataannya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (2/1).
Di kesempatan yang sama dia juga memuji resolusi 2334 yang disahkan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. Resolusi itu menegaskan kembali dengan membangun permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, Israel melanggar hukum internasional.
"Permukiman adalah ilegal, dan dalam beberapa hari terakhir, muncul keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai masalah ini. Ini adalah kemenangan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya," tukas Abbas, merujuk resolusi DK PBB.
Pemimpin 81 tahun itu juga mengkritik pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencoba menegakkan aturan Israel di wilayah pendudukan.
Berbicara saat peringatan 52 tahun berdirinya Fatah, Abbas berharap ia dan Trump akan mampu membangun hubungan yang positif dan bekerja sama dalam mencapai solusi dua-negara dalam masalah Israel-Palestina.
"Kami ingin menekankan kesediaan kami untuk bekerja dengan pemerintahan Amerika yang baru, untuk mencapai perdamaian berdasarkan pada solusi dua-negara," kata Abbas dalam pernyataannya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (2/1).
Di kesempatan yang sama dia juga memuji resolusi 2334 yang disahkan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. Resolusi itu menegaskan kembali dengan membangun permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, Israel melanggar hukum internasional.
"Permukiman adalah ilegal, dan dalam beberapa hari terakhir, muncul keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai masalah ini. Ini adalah kemenangan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya," tukas Abbas, merujuk resolusi DK PBB.
Pemimpin 81 tahun itu juga mengkritik pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencoba menegakkan aturan Israel di wilayah pendudukan.
(esn)
