Muslim Rohingya Dianiaya, Reputasi Pemerintah Suu Kyi Dipertaruhkan
Rabu, 30 November 2016 - 06:34 WIB
Muslim Rohingya Dianiaya, Reputasi Pemerintah Suu Kyi Dipertaruhkan
A
A
A
NEW YORK - Reputasi pemerintah Myanmar yang secara de facto dipimpin Aung San Suu Kyi sedang dipertaruhkan terkait tuduhan penganiayaan militer terhadap komunitas Muslim Rohingya di Rakhine. Hal itu disampaikan penasihat khusus PBB, Adama Dieng.
Kekerasan di Rakhine telah memaksa ratusan warga Muslim Rohingya melarikan ke Banglades dengan menyeberangi perbatasan. Krisis Rohingya juga menjadi tantangan serius bagi pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Suu Kyi, yang telah berjanji melakukan rekonsiliasi nasional jika berkuasa.
Dieng, penasihat khusus PBB untuk pencegahan genosida, mengatakan tuduhan kekerasan terhadap komunitas Rohingya oleh militer harus segera diverifikasi. Dia juga mendesak pemerintah Myanmar untuk membuka akses ke Rakhine.
”Jika mereka (tuduhan dari warga Rohingya) benar, kehidupan ribuan orang berisiko. Reputasi pemerintah baru Myanmar dan kekuatan militernya juga dipertaruhkan dalam hal ini,” katanya, seperti dikutip Reuters, Rabu (30/11/2016).
”Myanmar harus menunjukkan komitmennya untuk (menegakkan) hukum dan menjamin hak asasi manusia dari semua populasi. Ini tidak bisa berharap bahwa tuduhan serius seperti itu diabaikan,” ujarnya.
Kekerasan terbaru di Rakhine terjadi setelah pos-pos polisi perbatasan diserang orang-orang bersenjata tak dikenal yang menewaskan sembilan polisi Myanmar pada 9 Oktober 2016 lalu. Serangan itu direpons militer dengan melakukan operasi di wilayah negara bagian Rakhine.
Para warga Rohingya menuduh para tentara Myanmar membakar desa, memperkosa dan membunuh warga sipil. Pemerintah Myanmar menyangkalnya. Namun, bukti citra satelit menguatkan tuduhan dari warga Rohingya.
”Pemerintah perlu, untuk menemukan solusi berkelanjutan untuk situasi Muslim Rohingya, komunitas agama dan etnis minoritas lainnya di Myanmar, solusi yang secara penuh sesuai dengan standar HAM internasional di mana pemerintah telah berjanji untuk menghormatinya,” imbuh Dieng.
Kekerasan di Rakhine telah memaksa ratusan warga Muslim Rohingya melarikan ke Banglades dengan menyeberangi perbatasan. Krisis Rohingya juga menjadi tantangan serius bagi pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Suu Kyi, yang telah berjanji melakukan rekonsiliasi nasional jika berkuasa.
Dieng, penasihat khusus PBB untuk pencegahan genosida, mengatakan tuduhan kekerasan terhadap komunitas Rohingya oleh militer harus segera diverifikasi. Dia juga mendesak pemerintah Myanmar untuk membuka akses ke Rakhine.
”Jika mereka (tuduhan dari warga Rohingya) benar, kehidupan ribuan orang berisiko. Reputasi pemerintah baru Myanmar dan kekuatan militernya juga dipertaruhkan dalam hal ini,” katanya, seperti dikutip Reuters, Rabu (30/11/2016).
”Myanmar harus menunjukkan komitmennya untuk (menegakkan) hukum dan menjamin hak asasi manusia dari semua populasi. Ini tidak bisa berharap bahwa tuduhan serius seperti itu diabaikan,” ujarnya.
Kekerasan terbaru di Rakhine terjadi setelah pos-pos polisi perbatasan diserang orang-orang bersenjata tak dikenal yang menewaskan sembilan polisi Myanmar pada 9 Oktober 2016 lalu. Serangan itu direpons militer dengan melakukan operasi di wilayah negara bagian Rakhine.
Para warga Rohingya menuduh para tentara Myanmar membakar desa, memperkosa dan membunuh warga sipil. Pemerintah Myanmar menyangkalnya. Namun, bukti citra satelit menguatkan tuduhan dari warga Rohingya.
”Pemerintah perlu, untuk menemukan solusi berkelanjutan untuk situasi Muslim Rohingya, komunitas agama dan etnis minoritas lainnya di Myanmar, solusi yang secara penuh sesuai dengan standar HAM internasional di mana pemerintah telah berjanji untuk menghormatinya,” imbuh Dieng.
(mas)
