AS, Jepang, dan Korsel Gelar Pertemuan Bahas Sanksi Korut
Senin, 19 September 2016 - 06:40 WIB
AS, Jepang, dan Korsel Gelar Pertemuan Bahas Sanksi Korut
A
A
A
NEW YORK - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Jepang dan Korea Selatan (Korsel) bertemu di New York, jelang pertemuan PBB. Mereka bertemu untuk membahas tindakan terhadap Korea Utara (Korut) dan memperluas kerjasam setelah uji coba nuklir kelima dan terbesar Pyongyang.
Pertemuan antara Sekretaris Negara AS John Kerry, Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan mereka, Yun Byung-se, adalah yang pertama sejak uji coba nuklir terbaru. Ini akan menjadi salah satu isu utama yang dibahas oleh para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB pada pekan ini.
Pada 9 September lalu, Korut melakukan uji coba nuklir kelima yang bertentangan dengan sanksi PBB yang telah diperketat pada bulan Maret lalu. Dalam pernyataan bersama, para menteri mengatakan Korut telah mengabaikan beberapa resolusi PBB yang melarang rudal dan program nuklir serta menyerukan tekanan internasional yang lebih kuat.
"Mereka membahas pekerjaan penting saat ini yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan mengenai sanksi lebih lanjut kepada Korut dan dianggap langkah-langkah lain yang mungkin dari mereka sendiri, dengan cara-cara tertentu untuk lebih membatasi sumber pendapatan bagi program rudal dan nuklir Korut, termasuk melalui kegiatan terlarang," bunyi pernyataan ketiga menteri seperti dikutip dari Reuters, Senin (19/9/2016).
"Mereka menegaskan kembali bahwa mereka tetap terbuka untuk pembicaraan yang kredibel dan otentik yang bertujuan denuklirisasi penuh dan diverifikasi DPRK," kata pernyataan itu, merujuk pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Amerika Serikat telah mengatakan bersedia untuk bernegosiasi dengan Korut jika negara itu berkomitmen untuk denuklirisasi, yang dimana Pyongyang telah menolak untuk melakukan hal itu.
Pertemuan antara Sekretaris Negara AS John Kerry, Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan mereka, Yun Byung-se, adalah yang pertama sejak uji coba nuklir terbaru. Ini akan menjadi salah satu isu utama yang dibahas oleh para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB pada pekan ini.
Pada 9 September lalu, Korut melakukan uji coba nuklir kelima yang bertentangan dengan sanksi PBB yang telah diperketat pada bulan Maret lalu. Dalam pernyataan bersama, para menteri mengatakan Korut telah mengabaikan beberapa resolusi PBB yang melarang rudal dan program nuklir serta menyerukan tekanan internasional yang lebih kuat.
"Mereka membahas pekerjaan penting saat ini yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan mengenai sanksi lebih lanjut kepada Korut dan dianggap langkah-langkah lain yang mungkin dari mereka sendiri, dengan cara-cara tertentu untuk lebih membatasi sumber pendapatan bagi program rudal dan nuklir Korut, termasuk melalui kegiatan terlarang," bunyi pernyataan ketiga menteri seperti dikutip dari Reuters, Senin (19/9/2016).
"Mereka menegaskan kembali bahwa mereka tetap terbuka untuk pembicaraan yang kredibel dan otentik yang bertujuan denuklirisasi penuh dan diverifikasi DPRK," kata pernyataan itu, merujuk pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Amerika Serikat telah mengatakan bersedia untuk bernegosiasi dengan Korut jika negara itu berkomitmen untuk denuklirisasi, yang dimana Pyongyang telah menolak untuk melakukan hal itu.
(ian)
