Berperan Ciptakan Negara Israel, Palestina Bakal Tuntut Inggris
A
A
A
TEPI BARAT - Pemerintah Otoritas Palestina (PA) akan menuntut Inggris karena bertanggung jawab atas semua kejahatan perang yang dilakukan Israel sejak tahun 1948. Alasannya, Inggris berperan dalam mencipatakan negara Israel di wilayah Palestina melalui Deklarasi Balfour 1917.
Deklarasi itu berisi mandate untuk memindah orang-orang Arab dari tanah mereka di Palestina sebagai jalan untuk mendirikan negara Israel. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Riyad al-Maliki.
Deklarasi Balfour 1917 ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour. Mandat awalnya ditujukan untuk membatasi gerakan Zionis. Namun, kemudian berubah menjadi kolonisasi terhadap wilayah Palestina yang diduduki oleh Kesultanan Ottoman.
Riyad al-Maliki, telah mengatakan kepada Liga Arab bahwa Inggris akan dimintai pertanggungjawaban atas perannya dalam apa yang dirasakan Palestina sebagai bencana besar.
“Keputusan itu, memberikan kepada orang yang tidak termasuk dan yang bukan milik mereka,” kata Maliki kepada Liga Arab, seperti dikutip Russia Today, semalam (26/7/2016).
Belum jelas bagaimana dan di mana Otoritas Palestina akan menuntut Inggris. Sementara itu, Pemerintah Inggris belum menanggapi rencana tuntutan Palestina.
Langkah ini merupakan upaya terbaru oleh mantan koloni atau bangsa untuk mencari reparasi setelah mengaku telah dirugikan.
Deklarasi itu berisi mandate untuk memindah orang-orang Arab dari tanah mereka di Palestina sebagai jalan untuk mendirikan negara Israel. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Riyad al-Maliki.
Deklarasi Balfour 1917 ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour. Mandat awalnya ditujukan untuk membatasi gerakan Zionis. Namun, kemudian berubah menjadi kolonisasi terhadap wilayah Palestina yang diduduki oleh Kesultanan Ottoman.
Riyad al-Maliki, telah mengatakan kepada Liga Arab bahwa Inggris akan dimintai pertanggungjawaban atas perannya dalam apa yang dirasakan Palestina sebagai bencana besar.
“Keputusan itu, memberikan kepada orang yang tidak termasuk dan yang bukan milik mereka,” kata Maliki kepada Liga Arab, seperti dikutip Russia Today, semalam (26/7/2016).
Belum jelas bagaimana dan di mana Otoritas Palestina akan menuntut Inggris. Sementara itu, Pemerintah Inggris belum menanggapi rencana tuntutan Palestina.
Langkah ini merupakan upaya terbaru oleh mantan koloni atau bangsa untuk mencari reparasi setelah mengaku telah dirugikan.
(mas)