Pembersihan Pasca-Kudeta Dikecam Eropa, Ini Pembelaan Turki
Sabtu, 23 Juli 2016 - 12:41 WIB
Pembersihan Pasca-Kudeta Dikecam Eropa, Ini Pembelaan Turki
A
A
A
CHENGDU - Pemerintah Turki membela diri setelah Eropa mengecam pembersihan besar-besaran pasca-kudeta gagal. Turki mengklaim tindakan keras yang dilakukan tetap mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum.
Pembelaan dari Turki disampaikan Wakil Perdana Menteri Mehmet Simsek pada hari Sabtu (23/7/2016), dalam forum pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 di Chengdu, China.
”Dari awal, saya ingin mengatakan bahwa meskipun apa yang telah terjadi seminggu yang lalu di Turki, kami akan terus sangat mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan menerapkan aturan hukum dan tidak banyak yang benar-benar berubah. Saya tahu ada tanda tanya,” kata Simsek, seperti dikutip Reuters.
Tindakan keras oleh rezim Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan pasca-kudeta militer yang gagal telah memicu ketakutan investor dunia di Turki.
Pada hari Jumat kemarin, para petinggi Uni Eropa menyebut pembersihan Turki di sektor pendidikan dan kehakiman sebagai “ganjaran” atas upaya kudeta sebagai tindakan yang tidak bisa diterima.
Kecaman dari Uni Eropa ini disampaikan dua pejabat tinggi Uni Eropa, Federica Mogherini dan Johannes Hahn. Mereka mengeluarkan peringatan kepada Turki setelah Presiden Erdogan memutuskan bahwa untuk Turki berhenti mematuhi Konvensi Hak Asasi Eropa.
Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Water Steinmeier sebelumnya mendesak Erdogan bertindak proporsional dalam menindaklanjuti upaya kudeta militer yang gagal.
Upaya pembersihan oleh rezim Erdogan menargetkan puluhan ribu orang dari kalangan militer, PNS, polisi, hakim hingga akademisi. Sebagian dari mereka dipenjara dan dipecat.
Pembelaan dari Turki disampaikan Wakil Perdana Menteri Mehmet Simsek pada hari Sabtu (23/7/2016), dalam forum pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 di Chengdu, China.
”Dari awal, saya ingin mengatakan bahwa meskipun apa yang telah terjadi seminggu yang lalu di Turki, kami akan terus sangat mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan menerapkan aturan hukum dan tidak banyak yang benar-benar berubah. Saya tahu ada tanda tanya,” kata Simsek, seperti dikutip Reuters.
Tindakan keras oleh rezim Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan pasca-kudeta militer yang gagal telah memicu ketakutan investor dunia di Turki.
Pada hari Jumat kemarin, para petinggi Uni Eropa menyebut pembersihan Turki di sektor pendidikan dan kehakiman sebagai “ganjaran” atas upaya kudeta sebagai tindakan yang tidak bisa diterima.
Kecaman dari Uni Eropa ini disampaikan dua pejabat tinggi Uni Eropa, Federica Mogherini dan Johannes Hahn. Mereka mengeluarkan peringatan kepada Turki setelah Presiden Erdogan memutuskan bahwa untuk Turki berhenti mematuhi Konvensi Hak Asasi Eropa.
Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Water Steinmeier sebelumnya mendesak Erdogan bertindak proporsional dalam menindaklanjuti upaya kudeta militer yang gagal.
Upaya pembersihan oleh rezim Erdogan menargetkan puluhan ribu orang dari kalangan militer, PNS, polisi, hakim hingga akademisi. Sebagian dari mereka dipenjara dan dipecat.
(mas)
