Mesir Disebut Gagalkan Resolusi PBB Kecam Kudeta Turki
Minggu, 17 Juli 2016 - 21:25 WIB
Mesir Disebut Gagalkan Resolusi PBB Kecam Kudeta Turki
A
A
A
NEW YORK - Mesir mengagalkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) untuk mengutuk kudeta yang gagal di Turki. Usulan resolusi itu sendiri datang dari AS yang juga sekutu Turki.
AS, setelah berkonsultasi dengan para pejabat NATO, telah mengusulkan rancangan pernyataan yang menyerukan semua pihak di Turki untuk menghormati pemerintah yang terpilih secara demokratis di Turki. Tetapi, Mesir yang saat ini tercatat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, merasa keberatan.
Namun sebuah sumber diplomatik Mesir membantah bahwa Kairo telah mengggagalkan resolusi itu. "Ini adalah proses yang membutuhkan konsensus," katanya sembari menambahkan bahwa Mesir setuju untuk tujuan secara menyeluruh pernyataan itu yang mengutuk kekerasan dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri.
"Kami mengusulkan untuk menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati prinsip-prinsip dan aturan hukum yang demokratis dan konstitusional," katanya, bukan kata-kata yang diawali dengan menyerukan penghormatan terhadap pemerintah yang terpilih secara demokratis," seperti dikutip dari Al Araby, Minggu (17/7/2016).
Selama perdebatan, Mesir berpendapat bahwa bukan DK PBB yang memutuskan apakah pemerintah suatu negara terpilih secara demokratis. "Mesir pun bersikukuh menuntut bahwa bahasa yang tidak relevan dihapus," ujar diplomat yang berbicara tanpa menyebutkan nama itu. Meski didesak oleh AS, Mesir tetap bergeming.
Pada akhirnya, resolusi singkat itu berbunyi mengutuk kekerasan dan kerusuhan di Turki, serta menekankan kebutuhan yang mendesak untuk mengakhiri krisis saat ini dan kembali ke aturan hukum. Pernyataan itu juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan menghindari kekerasan atau pertumpahan darah.
AS, setelah berkonsultasi dengan para pejabat NATO, telah mengusulkan rancangan pernyataan yang menyerukan semua pihak di Turki untuk menghormati pemerintah yang terpilih secara demokratis di Turki. Tetapi, Mesir yang saat ini tercatat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, merasa keberatan.
Namun sebuah sumber diplomatik Mesir membantah bahwa Kairo telah mengggagalkan resolusi itu. "Ini adalah proses yang membutuhkan konsensus," katanya sembari menambahkan bahwa Mesir setuju untuk tujuan secara menyeluruh pernyataan itu yang mengutuk kekerasan dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri.
"Kami mengusulkan untuk menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati prinsip-prinsip dan aturan hukum yang demokratis dan konstitusional," katanya, bukan kata-kata yang diawali dengan menyerukan penghormatan terhadap pemerintah yang terpilih secara demokratis," seperti dikutip dari Al Araby, Minggu (17/7/2016).
Selama perdebatan, Mesir berpendapat bahwa bukan DK PBB yang memutuskan apakah pemerintah suatu negara terpilih secara demokratis. "Mesir pun bersikukuh menuntut bahwa bahasa yang tidak relevan dihapus," ujar diplomat yang berbicara tanpa menyebutkan nama itu. Meski didesak oleh AS, Mesir tetap bergeming.
Pada akhirnya, resolusi singkat itu berbunyi mengutuk kekerasan dan kerusuhan di Turki, serta menekankan kebutuhan yang mendesak untuk mengakhiri krisis saat ini dan kembali ke aturan hukum. Pernyataan itu juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan menghindari kekerasan atau pertumpahan darah.
(ian)
