Soal LCS, Filipina Minta Semua Pihak Menahan Diri
Selasa, 12 Juli 2016 - 20:01 WIB
Soal LCS, Filipina Minta Semua Pihak Menahan Diri
A
A
A
MANILA - Menteri Luar Negeri Filipina menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan bersikap tenang setelah Pengadilan Arbitrase Internasional mengeluarkan putusan sengketa Laut China Selatan (LCS). Keputusan tersebut menguntungkan Manila, namun dikutuk oleh Beijing.
"Ahli kami sedang mempelajari putusan ini dengan sangat hati-hati dan ketelitian hasil putusan dari pengadilan arbitrase," kata Perfecto Yasay dalam konferensi pers seperti dilansir dari Reuters, Selasa (12/7/2016).
"Kami menyerukan kepada semua pihak yang terkait untuk menahan diri dan bersikap tenang. Filipina menegaskan penghormatannya terhadap keputusan yang menjadi tonggak sejarah ini," katanya lagi.
Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak bersejarah sumber daya di Laut China Selatan (LCS).
Pengadilan juga menyatakan bahwa klaim China bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). China telah melanggar hak-hak berdaulat Filipina di ZEE dan menciptakan risiko kecelakaan serius dan berbahaya bagi kapal-kapal Filipina di LCS. Pengadilan juga menambahkan bahwa Kepulauan Spratly China menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang.
"Ahli kami sedang mempelajari putusan ini dengan sangat hati-hati dan ketelitian hasil putusan dari pengadilan arbitrase," kata Perfecto Yasay dalam konferensi pers seperti dilansir dari Reuters, Selasa (12/7/2016).
"Kami menyerukan kepada semua pihak yang terkait untuk menahan diri dan bersikap tenang. Filipina menegaskan penghormatannya terhadap keputusan yang menjadi tonggak sejarah ini," katanya lagi.
Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak bersejarah sumber daya di Laut China Selatan (LCS).
Pengadilan juga menyatakan bahwa klaim China bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). China telah melanggar hak-hak berdaulat Filipina di ZEE dan menciptakan risiko kecelakaan serius dan berbahaya bagi kapal-kapal Filipina di LCS. Pengadilan juga menambahkan bahwa Kepulauan Spratly China menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang.
(ian)
