Perangi ISIS, AS Siap Pasok Senjata untuk Libya
Selasa, 17 Mei 2016 - 19:03 WIB
Perangi ISIS, AS Siap Pasok Senjata untuk Libya
A
A
A
WINA - Amerika Serikat (AS) dan kekuatan dunia lainnya akan memasok senjata bagi pemerintah Libya yang diakui dunia internasional untuk memerangi ISIS dan kelompok militan lainnya. AS dan anggota Dewan Keamanan (DK) PBB menyetujui pengecualian untuk embargo senjata PBB yang memungkinkan penjualan peralatan militer dan bantuan.
Dalam komunike bersama, AS dan kekuatan dunia mengatakan, embargo lebih luas akan tetap diterapkan. Namun, mereka siap untuk menanggapi permintaan pemerintah Libya untuk memberikan pelatihan dan melengkapi pasukan pemerintah, seperti dikutip dari ABC News, Selasa (17/5/2016).
"Kami akan mendukung penuh upaya tersebut sambil terus memperkuat embargo senjata PBB," bunyi komunike tersebut. Komunike itu dikeluarkan pada akhir pembicaraan yang diinisiasi oleh Sekretaris Negara AS, John Kerry, dan pejabat dari lebih 20 negara lain untuk membahas cara-cara untuk memperkuat pemerintahan baru Libya.
John Kerry menyambut baik komunike ini dan menyebutnya sebagai rencana keseimbangan. "Tapi, semua dari kita di sini hari ini mendukung fakta bahwa jika Anda memiliki pemerintahan yang sah dan bahwa pemerintahan yang sah memerangi terorisme, pemerintah yang sah tidak boleh menjadi korban (embargo)," katanya.
Langkah ini akan meningkatkan upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendapatkan kembali kontrol atas lembaga negara, macam Bank Sentral dan perusahaan minyak nasional. Namun, keputusan ini juga mengandung risiko, yaitu jatuhnya senjata ke tangan ISIS atau kelompok lain.
Dalam komunike bersama, AS dan kekuatan dunia mengatakan, embargo lebih luas akan tetap diterapkan. Namun, mereka siap untuk menanggapi permintaan pemerintah Libya untuk memberikan pelatihan dan melengkapi pasukan pemerintah, seperti dikutip dari ABC News, Selasa (17/5/2016).
"Kami akan mendukung penuh upaya tersebut sambil terus memperkuat embargo senjata PBB," bunyi komunike tersebut. Komunike itu dikeluarkan pada akhir pembicaraan yang diinisiasi oleh Sekretaris Negara AS, John Kerry, dan pejabat dari lebih 20 negara lain untuk membahas cara-cara untuk memperkuat pemerintahan baru Libya.
John Kerry menyambut baik komunike ini dan menyebutnya sebagai rencana keseimbangan. "Tapi, semua dari kita di sini hari ini mendukung fakta bahwa jika Anda memiliki pemerintahan yang sah dan bahwa pemerintahan yang sah memerangi terorisme, pemerintah yang sah tidak boleh menjadi korban (embargo)," katanya.
Langkah ini akan meningkatkan upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendapatkan kembali kontrol atas lembaga negara, macam Bank Sentral dan perusahaan minyak nasional. Namun, keputusan ini juga mengandung risiko, yaitu jatuhnya senjata ke tangan ISIS atau kelompok lain.
(ian)
