Demonstran Syiah Serbu Parlemen, Baghdad Umumkan Keadaan Darurat
Sabtu, 30 April 2016 - 22:48 WIB
Demonstran Syiah Serbu Parlemen, Baghdad Umumkan Keadaan Darurat
A
A
A
BAGHDAD - Pemerintah kota Baghdad mengumumkan keadaan darurat dan menutup gerbang kota. Penetapan ini dilakukan setelah pendukung ulama Syiah, Moqtada al-Sadr menyerbu Zona Hijau dan memasuki gedung parlemen.
Sejumlah saksi mengatakan, demonstrasi ini terjadi setelah anggota parlemen gagal mengadakan pemungutan suara untuk merombak pemerintah. Demonstran juga memblokir bandara sebagai upaya untuk mencegah para pejabat melarikan diri dari negara itu, seperti dikutip dari Mirror, Sabtu (30/4/2016).
Para pendukung Moqtada al-Sadr ini telah menggelar aksi demonstrasi selama seminggu terakhir di depan jembatan Zona Hijau. Mereka mengikuti seruan sang pemimpin yang menekan pemerintah untuk melakukan reformasi pemerintahan.
Sekedar informasi, Moqtada al-Sadr adalah ulama Syiah Irak yang menguasai sejumlah wilayah Baghdad dan turut membantu dalam mempertahankan ibukota Irak itu dari serangan ISIS.
Terkait tuntutan reformasi ini, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi ingin mengganti beberapa menteri - yang dipilih untuk menyeimbangkan pemerintah Irak dari partai, etnis dan sektarian - dengan teknokrat dalam rangka memerangi korupsi. Namun, partai politik menolak perubahan ini.
Sejumlah saksi mengatakan, demonstrasi ini terjadi setelah anggota parlemen gagal mengadakan pemungutan suara untuk merombak pemerintah. Demonstran juga memblokir bandara sebagai upaya untuk mencegah para pejabat melarikan diri dari negara itu, seperti dikutip dari Mirror, Sabtu (30/4/2016).
Para pendukung Moqtada al-Sadr ini telah menggelar aksi demonstrasi selama seminggu terakhir di depan jembatan Zona Hijau. Mereka mengikuti seruan sang pemimpin yang menekan pemerintah untuk melakukan reformasi pemerintahan.
Sekedar informasi, Moqtada al-Sadr adalah ulama Syiah Irak yang menguasai sejumlah wilayah Baghdad dan turut membantu dalam mempertahankan ibukota Irak itu dari serangan ISIS.
Terkait tuntutan reformasi ini, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi ingin mengganti beberapa menteri - yang dipilih untuk menyeimbangkan pemerintah Irak dari partai, etnis dan sektarian - dengan teknokrat dalam rangka memerangi korupsi. Namun, partai politik menolak perubahan ini.
(ian)
