Bebaskan 10 WNI, Militer Filipina Minta Jangan Bayar ke Abu Sayyaf
Kamis, 21 April 2016 - 08:04 WIB
Bebaskan 10 WNI, Militer Filipina Minta Jangan Bayar ke Abu Sayyaf
A
A
A
MANILA - Militer Filipina minta semua pihak untuk tidak membayar uang tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf demi membebaskan para sandera asing termasuk 10 warga negara Indonesia (WNI).
Pernyataan militer Filipina itu menanggapi komentar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Indonesia, Luhut Pandjaitan, pada Selasa lalu, bahwa perusahaan kapal asal Taiwan yang memperjakan 10 WNI setuju membayar uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp14,2 miliar.
Menurut Luhut, negosiasi untuk penyerahan uang dan tawanan masih berlangsung dan uang akan diserahkan di lokasi tertentu.
“Angkatan bersenjata terus mendorong semua orang untuk mengamati adanya kebijakan anti-tebusan oleh pemerintah,” kata Juru bicara militer Filipina, Brigadir Jenderal Restituto Padilla, kepada wartawan.
Dia mengatakan militer Filipina ingin mencegah praktik semacam ini tumbuh menjadi “industri”. Militer Filipina ingin memotong dana yang berpotensi memperkuat kelompok pemberontak Filipina itu.
Padilla mengatakan ada operasi militer yang sedang berlangsung untuk menyelamatkan para tawanan. ”Keamanan korban penculikan adalah perhatian primordial kita,” ujarnya, seperti dikutip Reuters.
Sementara itu, Pemerintah Kanada cemas setelah dua warganya diancam akan dipenggal kelompok Abu Sayyaf pada 25 April 2016 jika uang tebusan masing-masing 300 juta peso tidak dibayar.
Duta Besar Kanada untuk Filipina, Neil Reeder, menyatakan bahwa Pemerintah Kanada menyatakann keprihatinan serius atas ancaman Abu Sayyaf itu.
”Kami sangat, sangat prihatin dengan situasi warga negara kita,” kata Reeder kepada wartawan di Manila. ”Kami akan melakukan yang terbaik untuk keselamatan dan keamanan mereka dan kami berharap bahwa mereka akan aman dan sehat dan segera dibebaskan,” lanjut dia, yang dilansir Kamis (21/4/2016).
Pernyataan militer Filipina itu menanggapi komentar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Indonesia, Luhut Pandjaitan, pada Selasa lalu, bahwa perusahaan kapal asal Taiwan yang memperjakan 10 WNI setuju membayar uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp14,2 miliar.
Menurut Luhut, negosiasi untuk penyerahan uang dan tawanan masih berlangsung dan uang akan diserahkan di lokasi tertentu.
“Angkatan bersenjata terus mendorong semua orang untuk mengamati adanya kebijakan anti-tebusan oleh pemerintah,” kata Juru bicara militer Filipina, Brigadir Jenderal Restituto Padilla, kepada wartawan.
Dia mengatakan militer Filipina ingin mencegah praktik semacam ini tumbuh menjadi “industri”. Militer Filipina ingin memotong dana yang berpotensi memperkuat kelompok pemberontak Filipina itu.
Padilla mengatakan ada operasi militer yang sedang berlangsung untuk menyelamatkan para tawanan. ”Keamanan korban penculikan adalah perhatian primordial kita,” ujarnya, seperti dikutip Reuters.
Sementara itu, Pemerintah Kanada cemas setelah dua warganya diancam akan dipenggal kelompok Abu Sayyaf pada 25 April 2016 jika uang tebusan masing-masing 300 juta peso tidak dibayar.
Duta Besar Kanada untuk Filipina, Neil Reeder, menyatakan bahwa Pemerintah Kanada menyatakann keprihatinan serius atas ancaman Abu Sayyaf itu.
”Kami sangat, sangat prihatin dengan situasi warga negara kita,” kata Reeder kepada wartawan di Manila. ”Kami akan melakukan yang terbaik untuk keselamatan dan keamanan mereka dan kami berharap bahwa mereka akan aman dan sehat dan segera dibebaskan,” lanjut dia, yang dilansir Kamis (21/4/2016).
(mas)
