Rusia Kecam Serangan Bom di Suriah
Senin, 22 Februari 2016 - 20:09 WIB
Rusia Kecam Serangan Bom di Suriah
A
A
A
MOSKOW - Rusia, melalui Kementerian Luar Negeri mereka mengecam keras serangkaian serangan bom yang menghantam Suriah sejak kemarin. Lebih dari 100 orang tewas dalam sejumlah serangan bom yang menghantam Homs dan Damaksus, semalam.
Menurut keterangan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, 87 orang tewas dalam serangkaian serangan bom di Damaksus. Sementara itu di Homs, setidaknya 57 orang tewas akibat bom mobil kembar yang menghantam kota tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu menuturkan bahwa serangan bom ini adalah upaya terbaru dari kelompok teroris di Suriah untuk merusak upaya damai di Suriah, yang rencananya akan digelar pada pekan depan.
Kementerian itu menuturkan, bahwa dunia internasional harus segera bertindak, dan melakukan sesuatu hal yang siginifkan untuk mecegah hal semacam ini kembali terjadi. Selain itu, dunia internasional juga harus memastikan bahwa upaya damai Suriah tetap berjalan.
"Kami yakin bahwa tindak pidana menjijikkan seperti itu perlu tindakan dan reaksi yang memadai dari masyarakat internasional," bunyi pernyataan kementerian itu, seperti dilansir Reuters pada Senin (22/2).
Menurut keterangan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, 87 orang tewas dalam serangkaian serangan bom di Damaksus. Sementara itu di Homs, setidaknya 57 orang tewas akibat bom mobil kembar yang menghantam kota tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu menuturkan bahwa serangan bom ini adalah upaya terbaru dari kelompok teroris di Suriah untuk merusak upaya damai di Suriah, yang rencananya akan digelar pada pekan depan.
Kementerian itu menuturkan, bahwa dunia internasional harus segera bertindak, dan melakukan sesuatu hal yang siginifkan untuk mecegah hal semacam ini kembali terjadi. Selain itu, dunia internasional juga harus memastikan bahwa upaya damai Suriah tetap berjalan.
"Kami yakin bahwa tindak pidana menjijikkan seperti itu perlu tindakan dan reaksi yang memadai dari masyarakat internasional," bunyi pernyataan kementerian itu, seperti dilansir Reuters pada Senin (22/2).
(esn)