Indonesia: Reformasi DK PBB, Cara Merdekakan Palestina!
Jum'at, 18 Desember 2015 - 14:20 WIB
Indonesia: Reformasi DK PBB, Cara Merdekakan Palestina!
A
A
A
JAKARTA - Indonesia menyerukan reformasi di Dewan Keamanan (DK) PBB sebagai cara agar PBB mampu memerdekakan Palestina. Seruan itu disampaikan Kepala Perwakilan Indonesia untuk PBB, Desra Percaya, Jumat (18/12/2015).
Menurut Desra, hak veto yang dimiliki anggota tetap DK PBB, seperti Amerika Serikat (AS) telah menjadi sandungan utama bagi PBB untuk bisa membantu Palestina menjadi negara merdeka.
”Kalau kita lihat dengan struktur yang ada, AS punya veto dan apa pun usulan mengenai yang merugikan Israel pasti akan diveto (oleh AS). Jadi kita harus mereformasi DK PBB," ucap.
Dia melanjutkan, kepemilikan hak khusus itu bukan hanya menghambat PBB untuk memerdekakan Palestna, tapi juga sejumlah masalah lain di dunia.
”Kenapa ada masalah Suriah? Kenapa PBB tidak bisa berbuat apa-apa untuk Yaman? Demikian juga Libya, karena apa? Ada struktur di majelis umum PBB yang dinamakan veto sangat merugikan dan juga menyebabkam PBB tak bisa lakukan apa-apa,” imbuh dia.
Reformasi di tubuh DK PBB sejatinya sempat mengemuka beberapa kali. Terakhir, Prancis yang juga merupakan anggota tetap DK PBB sekaligus pemegang hak veto turut menyuarakan reformasi di badan paling berpengaruh di PBB itu.
Menurut Desra, hak veto yang dimiliki anggota tetap DK PBB, seperti Amerika Serikat (AS) telah menjadi sandungan utama bagi PBB untuk bisa membantu Palestina menjadi negara merdeka.
”Kalau kita lihat dengan struktur yang ada, AS punya veto dan apa pun usulan mengenai yang merugikan Israel pasti akan diveto (oleh AS). Jadi kita harus mereformasi DK PBB," ucap.
Dia melanjutkan, kepemilikan hak khusus itu bukan hanya menghambat PBB untuk memerdekakan Palestna, tapi juga sejumlah masalah lain di dunia.
”Kenapa ada masalah Suriah? Kenapa PBB tidak bisa berbuat apa-apa untuk Yaman? Demikian juga Libya, karena apa? Ada struktur di majelis umum PBB yang dinamakan veto sangat merugikan dan juga menyebabkam PBB tak bisa lakukan apa-apa,” imbuh dia.
Reformasi di tubuh DK PBB sejatinya sempat mengemuka beberapa kali. Terakhir, Prancis yang juga merupakan anggota tetap DK PBB sekaligus pemegang hak veto turut menyuarakan reformasi di badan paling berpengaruh di PBB itu.
(mas)
