Lebanon Larang Pager di Pesawat usai Ribuan Ledakan di Seluruh Negeri

BEIRUT - Pemerintah Lebanon telah melarang setiap penumpang membawa pager dan walkie-talkie ke dalam penerbangan dari dan ke Beirut.

Larangan ini disiarkan National News Agency (NNA), menyusul ledakan ribuan perangkat komunikasi itu di seluruh negeri selama dua hari berturut-turut.

Total 37 orang tewas dan sekitar 3.000 orang terluka ketika perangkat genggam yang digunakan oleh anggota Hizbullah meledak di seluruh Lebanon sepanjang Selasa dan Rabu.



Kelompok itu menyalahkan Israel atas insiden tersebut. Namun, Israel tidak mengaku maupun menyangkal bertanggung jawab.

“Beirut Rafic Hariri International Airport pada hari Rabu mengeluarkan arahan baru yang melarang penumpang membawa pager dan walkie-talkie ke dalam pesawat apa pun,” tulis NNA pada hari Kamis (19/9/2024), mengutip pernyataan dari kepala otoritas penerbangan sipil Lebanon Faid El Hassan.

Larangan tersebut berlaku untuk semua jenis barang bawaan dan kargo.

Hizbullah sebelumnya memilih menggunakan pager sebagai metode komunikasi berteknologi rendah dan diklaim aman karena khawatir Israel akan meretas telepon pintar mereka dan menggunakannya untuk pengawasan.

Meski Israel tidak mengaku maupun menyangkal bertanggung jawab atas gelombang ledakan perangkat komunikasi di Lebanon, beberapa media yang mengutip para pakar melaporkan bahwa badan mata-mata Israel; Mossad, bertanggung jawab atas pemasangan bahan peledak pada ribuan perangkat tersebut.

The New York Times mengutip sumber yang mengatakan bahwa Mossad mendirikan perusahaan palsu di Hungaria untuk memproduksi pager yang diretas berdasarkan perjanjian lisensi dengan perusahaan Taiwan.

Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan bahwa gelombang ledakan itu sama saja dengan "deklarasi perang" dan bersumpah untuk membalas.

Sementara itu, pejabat Israel menegaskan kembali bahwa mereka bertekad untuk menghentikan Hizbullah menembakkan roket dan mortir ke Israel utara.

PBB telah mengutuk gelombang ledakan pager dan walkie-talkie tersebut sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima". Kepala hak asasi manusia (HAM) PBB, Volker Turk, menyerukan penyelidikan independen atas insiden tersebut.