AS Khawatir Krisis LCS Picu Perlombaan Senjata
Selasa, 15 Desember 2015 - 16:04 WIB
AS Khawatir Krisis LCS Picu Perlombaan Senjata
A
A
A
TOKYO - Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat, Laksamana Scott Swift, mendesak negara-negara seperti China untuk menyelesaikan sengketa maritim di Laut China Selatan (LCS) melalui pengadilan arbitrase. Pasalnya, sebagian negara semakin tergoda untuk menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa teritorial tersebut dan bukan melalui jalur hukum internasional.
"Keprihatinan saya adalah bahwa setelah beberapa dekade berdamai dan makmur, kita mungkin akan melihat beberapa negara di sekitar wilayah itu mengklaim mempunyai hak atas wilayah tersebut," kata Swift seperti dikutip dari laman Reuters, Selasa (15/12/2015).
Dengan beralih ke kekuatan militer untuk memaksakan klaim teritorial maka negara-negara tersebut, termasuk China, akan memicu perlombaan senjata militer di kawasan tersebut. Negara-negara tersebut akan berlomba-lomba memperkuat angkatan lautnya melampaui apa yang dibutuhkannya.
Swift kemudian mengambil contoh langkah yang diambil oleh Filipina yang telah mengajukan gugatan ke pengadilan Arbitrase di Belanda terhadap program pembangunan pulau di LCS oleh China. Manila meminta pengadilan Arbitrase untuk menegaskan haknya terhadap wilayahnya 200 mil dari garis pantai sesuai dengan ketentuan konvensi PBB.
"Kasus Pengadilan Arbitrase antara Filipina dan China bisa menjadi kesempatan terakhir untuk menunjukkan akses yang sah untuk kemakmuran regional untuk semua bangsa," tukas Swift.
"Keprihatinan saya adalah bahwa setelah beberapa dekade berdamai dan makmur, kita mungkin akan melihat beberapa negara di sekitar wilayah itu mengklaim mempunyai hak atas wilayah tersebut," kata Swift seperti dikutip dari laman Reuters, Selasa (15/12/2015).
Dengan beralih ke kekuatan militer untuk memaksakan klaim teritorial maka negara-negara tersebut, termasuk China, akan memicu perlombaan senjata militer di kawasan tersebut. Negara-negara tersebut akan berlomba-lomba memperkuat angkatan lautnya melampaui apa yang dibutuhkannya.
Swift kemudian mengambil contoh langkah yang diambil oleh Filipina yang telah mengajukan gugatan ke pengadilan Arbitrase di Belanda terhadap program pembangunan pulau di LCS oleh China. Manila meminta pengadilan Arbitrase untuk menegaskan haknya terhadap wilayahnya 200 mil dari garis pantai sesuai dengan ketentuan konvensi PBB.
"Kasus Pengadilan Arbitrase antara Filipina dan China bisa menjadi kesempatan terakhir untuk menunjukkan akses yang sah untuk kemakmuran regional untuk semua bangsa," tukas Swift.
(ian)
