Prancis Lakukan Misi Pengintaian di Libya
Jum'at, 04 Desember 2015 - 22:35 WIB
Prancis Lakukan Misi Pengintaian di Libya
A
A
A
PARIS - Pesawat militer Prancis telah melakukan penerbangan pengintaian dan intelijen di daerah yang dikuasai oleh ISIS di Libya. Tidak hanya itu, Prancis juga berencana akan melaksanakan misi lebih lanjut di atas negara yang berada di Afrika utara itu.
Keterangan ini termaktub dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Prancis, Francois Hollande, yang bocor ke tangan media, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (4/11/2015).
Berdasarkan berkas-berkas yang ada di dalam dokumen tersebut diketahui jika dokumen itu dikeluarkan menjelang kunjungan Hollande ke kapal induk Charles de Gaulle yang berada di lepas pantai Suriah. Dari dokumen itu juga diketahui jika Prancis telah melakukan misi pengintaian sebanyak dua kali yaitu pada 20 dan 21 November di sekitar kota Sirte dan Tobruk.
Misi ini adalah misi pertama Paris yang diketahui oleh publik terkait operasi terhadap wilayah ISIS di Libya. Sirte sendiri adalah kota di Libya yang dikuasai oleh ISIS.
"Penerbangan intelijen, pengawasan, dan pengintaian akan direncanakan kembali," begitu bunyi dokumen yang tersebar ke media itu. Terkait hal ini, baik Kementerian Pertahanan atau Kantor Kepresidenan Prancis menolak untuk berkomentar.
Keterangan ini termaktub dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Prancis, Francois Hollande, yang bocor ke tangan media, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (4/11/2015).
Berdasarkan berkas-berkas yang ada di dalam dokumen tersebut diketahui jika dokumen itu dikeluarkan menjelang kunjungan Hollande ke kapal induk Charles de Gaulle yang berada di lepas pantai Suriah. Dari dokumen itu juga diketahui jika Prancis telah melakukan misi pengintaian sebanyak dua kali yaitu pada 20 dan 21 November di sekitar kota Sirte dan Tobruk.
Misi ini adalah misi pertama Paris yang diketahui oleh publik terkait operasi terhadap wilayah ISIS di Libya. Sirte sendiri adalah kota di Libya yang dikuasai oleh ISIS.
"Penerbangan intelijen, pengawasan, dan pengintaian akan direncanakan kembali," begitu bunyi dokumen yang tersebar ke media itu. Terkait hal ini, baik Kementerian Pertahanan atau Kantor Kepresidenan Prancis menolak untuk berkomentar.
(ian)
