Panel Republik Bidik Hillary dalam Kasus Benghazi
Minggu, 11 Oktober 2015 - 15:23 WIB
Panel Republik Bidik Hillary dalam Kasus Benghazi
A
A
A
WASHINGTON - Seorang mantan penyidik untuk Komite DPR Amerika Serikat (AS) menuduh panel yang dipimpin oleh Partai Republik menargetkan politisi Partai Demokrat, Hillary Clinton untuk menjegal mantan first lady itu maju dalam pilpres mendatang.
Mayor Bradley Podliska, seorang perwira intelijen di Angkatan Udara Cadangan yang aktif bertugas di Jerman, mengaku telah dipecat karena menolak untuk memfokuskan penyelidikan penyerangan terhadap kompleks diplomatik AS di Benghazai kepada peran Clinton. Menurutnya, pihak Republik berencana akan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Federal pada bulan depan.
"Tuduhan ini sangat berbahaya," kata juru bicara kampanye Hillary, Brian Fallon dalam sebuah pernyataan. "Akun milik whistleblower dari dalam Komite Benghazi Partai Republik ini dapat memberi bukti yang paling definitif tanggal investigasi yang didanai oleh pembayar pajak ini ternyata penuh kepalsuan dari awal," tambahnya seperti dikutip dari laman Reuters, Minggu (11/10/2015).
Namun pengakuan ini dibantah oleh pihak Komite. "Bertentangan dengan pernyataan barunya, Podliska sebenarnya telah diberhentikan, dikarenakan dia sendiri menunjukkan keberpihakan dan itikad buruk dalam menjalankan pekerjaan invertigasinya. Komite dengan keras membantah semua tuduhan tersebut," begitu bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh Komite.
Hillary Clinton menjabat sebagai Menteri Luar Negeri saat serangan terhadap kompleks diplomatik AS di Benghazi, Libya, terjadi pada tahun 2012 silam. Ia pun sempat memberikan kesaksian atas peristiwa yang menewaskan Duta Besar AS Chris Stevens dan tiga warga Amerika di depan komite untuk pertama kalinya pada 22 Oktober.
Panitia penyidikan sendiri akan merilis hasil temua investigasinya pada tahun depan, tepat di tengah panasnya pemilihan presiden.
Mayor Bradley Podliska, seorang perwira intelijen di Angkatan Udara Cadangan yang aktif bertugas di Jerman, mengaku telah dipecat karena menolak untuk memfokuskan penyelidikan penyerangan terhadap kompleks diplomatik AS di Benghazai kepada peran Clinton. Menurutnya, pihak Republik berencana akan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Federal pada bulan depan.
"Tuduhan ini sangat berbahaya," kata juru bicara kampanye Hillary, Brian Fallon dalam sebuah pernyataan. "Akun milik whistleblower dari dalam Komite Benghazi Partai Republik ini dapat memberi bukti yang paling definitif tanggal investigasi yang didanai oleh pembayar pajak ini ternyata penuh kepalsuan dari awal," tambahnya seperti dikutip dari laman Reuters, Minggu (11/10/2015).
Namun pengakuan ini dibantah oleh pihak Komite. "Bertentangan dengan pernyataan barunya, Podliska sebenarnya telah diberhentikan, dikarenakan dia sendiri menunjukkan keberpihakan dan itikad buruk dalam menjalankan pekerjaan invertigasinya. Komite dengan keras membantah semua tuduhan tersebut," begitu bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh Komite.
Hillary Clinton menjabat sebagai Menteri Luar Negeri saat serangan terhadap kompleks diplomatik AS di Benghazi, Libya, terjadi pada tahun 2012 silam. Ia pun sempat memberikan kesaksian atas peristiwa yang menewaskan Duta Besar AS Chris Stevens dan tiga warga Amerika di depan komite untuk pertama kalinya pada 22 Oktober.
Panitia penyidikan sendiri akan merilis hasil temua investigasinya pada tahun depan, tepat di tengah panasnya pemilihan presiden.
(ian)
