Ini Trik Oknum Nakal Kirim TKI ke Saudi Paska Moratorium
A
A
A
RIYADH - Moratorium yang diberlakukan pemerintah Indonesia kepada negara-negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sejak tahun 2011 lalu ternyata tidak membuat suplai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-formal terhenti. Para agen nakal di tanah air terus mencari cara untuk bisa mengirimkan para TKI.
Menurut Kuasa Usaha Add Interiim (KUAI) Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Riyadh, Sunarko, salah satu trik nakal adalah dengan memalsukan status kerja di TKI tersebut. Ini merupakan salah satu cara yang terus diperbaharui triknya oleh para agen nakal.
"Para TKI itu tersebut dikemas seperti tenaga kerja semi-skill atau skill, seperti bekerja sebagai perawat, tapi begitu sampai sini dipekerjakan di sektor rumah tangga," kata Sunatko kala ditemui Sindonews di Riyadh pada Sabtu (5/9/2015).
Mantan Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah ini, menuturkan sulit sekali untuk mendeteksi hal semacam ini, karena adanya sistem kafalah di Saudi. Ini membuat KBRI dan kelompok masyarakat sulit untuk memantau langsung apakah benar para TKI tersebut dipekerjakan sesuai dengan dokumennya, atau tidak.
"Masalah seperti ini baru kita ketahui saat pelayanan keimigrasian. Saat mereka mau memperpanjang paspor di imigrasi, kita adakan wawancara," sambungnya. Dirinya menuturkan, hal semacam ini tidak bisa diselesaikan di hilir, harus diselesaikan di hulu.
Proses pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk mengantisipasi hal semacam ini. "Harapan kita, antisipasi betul-betul dilakukan di pusat. Pihak-pihak yang terkait ketat betul dalam pengawasan seperti itu. Jadi tidak sampai dihilir, atau tidak sampai diberangkatkan bila ada indikasi-indikasi mempekerjakan TKI yang tidak sesuai prosedur," imbuhnya.
Menurut Kuasa Usaha Add Interiim (KUAI) Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Riyadh, Sunarko, salah satu trik nakal adalah dengan memalsukan status kerja di TKI tersebut. Ini merupakan salah satu cara yang terus diperbaharui triknya oleh para agen nakal.
"Para TKI itu tersebut dikemas seperti tenaga kerja semi-skill atau skill, seperti bekerja sebagai perawat, tapi begitu sampai sini dipekerjakan di sektor rumah tangga," kata Sunatko kala ditemui Sindonews di Riyadh pada Sabtu (5/9/2015).
Mantan Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah ini, menuturkan sulit sekali untuk mendeteksi hal semacam ini, karena adanya sistem kafalah di Saudi. Ini membuat KBRI dan kelompok masyarakat sulit untuk memantau langsung apakah benar para TKI tersebut dipekerjakan sesuai dengan dokumennya, atau tidak.
"Masalah seperti ini baru kita ketahui saat pelayanan keimigrasian. Saat mereka mau memperpanjang paspor di imigrasi, kita adakan wawancara," sambungnya. Dirinya menuturkan, hal semacam ini tidak bisa diselesaikan di hilir, harus diselesaikan di hulu.
Proses pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk mengantisipasi hal semacam ini. "Harapan kita, antisipasi betul-betul dilakukan di pusat. Pihak-pihak yang terkait ketat betul dalam pengawasan seperti itu. Jadi tidak sampai dihilir, atau tidak sampai diberangkatkan bila ada indikasi-indikasi mempekerjakan TKI yang tidak sesuai prosedur," imbuhnya.
(esn)