Soal Pemerintahan Baru, Hamas Tolak Proposal Abbas
Minggu, 21 Juni 2015 - 18:00 WIB
Soal Pemerintahan Baru, Hamas Tolak Proposal Abbas
A
A
A
GAZA - Hamas dilaporkan telah menolak proposal yang diajukan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas soal pemerintahan persatuan Palestina yang baru. Menurut juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, penolakan ini dikarenakan Hamas tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pembentukan pemerintahan yang baru.
"Tidak ada kontak resmi dengan Hamas untuk membentuk pemerintah baru, kecuali satu-satunya kontak dimana kami diberitahu tentang Abbas menawarkan untuk membentuk pemerintah persatuan yang lebih besar," kata Abu Zuhri.
"Penawaran itu telah ditolak. Abbas tidak memiliki hak untuk membuat perombakan pemerintahan itu sendiri, tetapi dia harus meminta, berkoordinasi dengan semua faksi di Palestina, termasuk Hamas," sambungnya, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (21/6/2015).
Dirinya kembali menegaskan, bahwa jika Abbas ingin membuat pemerintahan yang baru, maka ia harus melakukan komunikasi dengan semua faksi di Palestina. "Posisi kami sangat jelas, bahwa setiap perubahan harus didiskusikan dengan semua faksi," imbuhnya.
Abbas sendiri dikabarkan akan membuat pemerintahan persatuan yang baru berdasarkan dengan prinisp yang dianut oleh Organisasi Pemebebasan Palestina (PLO). Abbas dikabarkan akan bertemu dengan anggota PLO pada esok hari untuk membahas pembentukan pemerintahan persatuan yang baru.
Pemerintahan persatuan Palestina di bawah pimpinan Rami Hamdallah sendiri resmi bubar pada pekan lalu, setelah berdiri selama kurang lebih satu tahun. Bubarnya pemerintahan tersebut ditandai dengan mundurnya Hamdallah sebagai pemimpin pemerintahan.
Bubarnya pemerintahan persatuan ini juga kembali mencuatkan perseteruan antara Hamas dan Fatah, yang dalam satu tahun ini cukup tegang. Hamas menyebut Fatah sebagai kelompok yang egois, karena tidak melibatkan faksi lain dalam setiap keputusan yang diammbil terkait dengan pemerintah persatuan Palestina.
"Tidak ada kontak resmi dengan Hamas untuk membentuk pemerintah baru, kecuali satu-satunya kontak dimana kami diberitahu tentang Abbas menawarkan untuk membentuk pemerintah persatuan yang lebih besar," kata Abu Zuhri.
"Penawaran itu telah ditolak. Abbas tidak memiliki hak untuk membuat perombakan pemerintahan itu sendiri, tetapi dia harus meminta, berkoordinasi dengan semua faksi di Palestina, termasuk Hamas," sambungnya, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (21/6/2015).
Dirinya kembali menegaskan, bahwa jika Abbas ingin membuat pemerintahan yang baru, maka ia harus melakukan komunikasi dengan semua faksi di Palestina. "Posisi kami sangat jelas, bahwa setiap perubahan harus didiskusikan dengan semua faksi," imbuhnya.
Abbas sendiri dikabarkan akan membuat pemerintahan persatuan yang baru berdasarkan dengan prinisp yang dianut oleh Organisasi Pemebebasan Palestina (PLO). Abbas dikabarkan akan bertemu dengan anggota PLO pada esok hari untuk membahas pembentukan pemerintahan persatuan yang baru.
Pemerintahan persatuan Palestina di bawah pimpinan Rami Hamdallah sendiri resmi bubar pada pekan lalu, setelah berdiri selama kurang lebih satu tahun. Bubarnya pemerintahan tersebut ditandai dengan mundurnya Hamdallah sebagai pemimpin pemerintahan.
Bubarnya pemerintahan persatuan ini juga kembali mencuatkan perseteruan antara Hamas dan Fatah, yang dalam satu tahun ini cukup tegang. Hamas menyebut Fatah sebagai kelompok yang egois, karena tidak melibatkan faksi lain dalam setiap keputusan yang diammbil terkait dengan pemerintah persatuan Palestina.
(esn)
