Turki Kembali Pecat 15.000 PNS dan Pejabat Militer usai Kudeta Gagal
Selasa, 22 November 2016 - 14:25 WIB
Turki Kembali Pecat 15.000 PNS dan Pejabat Militer usai Kudeta Gagal
A
A
A
ANKARA - Otoritas Turki pada Selasa (22/11/2016) memecat lebih dari 15 ribu pegawai negeri sipil (PNS), pejabat militer, polisi dan pejabat sektor lain menyusul penyelidikan atas upaya kudeta Juli lalu. Turki juga menutup lebih dari 500 lembaga dan sejumlah media.
Sejak kudeta militer yang gagal, Turki sudah memecat dan menangguhkan lebih dari 110 ribu pegawai di sektor militer, kantor pemerintah, peradilan dan sektor lainnya. Sebanyak 36 ribu orang yang telah dipenjara sedang menunggu sidang atas tuduhan terlibat maupun mendukung kudeta.
Ankara telah menyalahkan ulama yang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat (AS), Fethullah Gulen dan pendukungnya atas tuduhan mendalangi upaya kudeta. Imbas dari percobaan kudeta itu telah menewaskan lebih dari 240 orang.
Gulen, yang telah tinggal di Pennsylvania sejak tahun 1999, telah membantah terlibat dan mengutuk upaya kudeta di Turki.
Selain menargetkan para pengukut Gulen, pemerintah Turki juga menindak para politisi dan institusi yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Kelompok Kurdi Turki ini dituduh telah melakukan pemberontakan selama 32 tahun di wilayah tenggara Turki.
Dalam sebuah dekrit yang dikutip Reuters, Turki mengumumkan penutupan sekitar 550 lembaga, 18 badan amal, dan sembilan media. Turki sebelumnya telah menutup lebih dari 130 media sejak Juli lalu.
Sejak kudeta militer yang gagal, Turki sudah memecat dan menangguhkan lebih dari 110 ribu pegawai di sektor militer, kantor pemerintah, peradilan dan sektor lainnya. Sebanyak 36 ribu orang yang telah dipenjara sedang menunggu sidang atas tuduhan terlibat maupun mendukung kudeta.
Ankara telah menyalahkan ulama yang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat (AS), Fethullah Gulen dan pendukungnya atas tuduhan mendalangi upaya kudeta. Imbas dari percobaan kudeta itu telah menewaskan lebih dari 240 orang.
Gulen, yang telah tinggal di Pennsylvania sejak tahun 1999, telah membantah terlibat dan mengutuk upaya kudeta di Turki.
Selain menargetkan para pengukut Gulen, pemerintah Turki juga menindak para politisi dan institusi yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Kelompok Kurdi Turki ini dituduh telah melakukan pemberontakan selama 32 tahun di wilayah tenggara Turki.
Dalam sebuah dekrit yang dikutip Reuters, Turki mengumumkan penutupan sekitar 550 lembaga, 18 badan amal, dan sembilan media. Turki sebelumnya telah menutup lebih dari 130 media sejak Juli lalu.
(mas)
