Calon Presiden Taiwan Menginginkan Perdamaian dengan China

TAIPEI - Wakil Presiden Taiwan , William Lai, berjanji untuk mempertahankan status quo damai dengan China . Namun, ia juga bertekad untuk membela Taiwan, saat ia memimpin partai yang berkuasa menjelang pencalonan presiden yang diharapkan.

Lai terpilih sebagai ketua baru Partai Progresif Demokratik (DPP) pada akhir pekan lalu, setelah Presiden Tsai Ing-wen mengundurkan diri sebagai ketua pada bulan November, menyusul kekalahan DPP pada pemilihan lokal.



Lai secara luas diperkirakan akan menjadi calon presiden dari partai tersebut pada pemilihan awal 2024, meskipun dia belum secara resmi menerima pencalonan tersebut. Tsai tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai presiden karena batasan masa jabatan konstitusional.

Seperti dalam pemilihan terakhir, yang DPP menangkan dengan mudah dengan berjanji untuk menentang China, hubungan dengan Beijing kemungkinan besar akan menjadi agenda utama untuk tahun 2024, terutama karena China meningkatkan tekanan agar Taiwan menerima kedaulatan China.

Berbicara kepada wartawan setelah secara resmi mengambil alih sebagai ketua partai, Rabu (18/1/2023), Lai mengatakan menghadapi ancaman dari China. Misi DPP adalah untuk melindungi Taiwan, tetapi perdamaian adalah harapan bersama dari orang-orang di kedua sisi Selat Taiwan.



"Kami akan menggunakan upaya terbaik kami untuk mempertahankan status quo perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Lai, seperti dikutip dari Reuters. Ia menambahkan bahwa perdamaian juga bergantung pada pertahanan nasional.

Lai membuat marah China pada 2018 ketika dia menjadi perdana menteri. Ia mengatakan kepada parlemen bahwa dia adalah "pekerja kemerdekaan Taiwan" dan posisinya adalah bahwa Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka - garis merah untuk Beijing.

Ditanya tentang komentar itu, Lai mengatakan dia berkomitmen untuk mengikuti kebijakan Tsai yang mencakup menyatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka, dan bahwa Republik Tiongkok - nama resmi Taiwan - dan Republik Rakyat Tiongkok "tidak saling tunduk".



"Penerimaan pragmatisnya adalah bahwa Taiwan sudah menjadi negara berdaulat, merdeka, dan tidak perlu mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan secara terpisah," tambahnya.

China telah menolak untuk berbicara dengan Tsai sejak dia pertama kali menjabat pada tahun 2016, percaya dia adalah seorang separatis. Tsai mengatakan bahwa Republik China di Taiwan sudah menjadi negara merdeka, dan Beijing tidak berhak mengklaimnya.