China Tuding AS Bandit Pencuri Minyak Suriah, Jumlahnya Fantastis!
Rabu, 18 Januari 2023 - 12:16 WIB
loading...
A
A
A
Pasukan AS pertama kali dikirim ke Suriah pada tahun 2014, dimulai dengan kontingen operator khusus diikuti pasukan darat yang lebih konvensional pada tahun berikutnya, yang sebagian besar tergabung dengan pejuang Kurdi di timur laut negara yang kaya minyak itu.
Meskipun Presiden AS Barack Obama saat itu menyatakan pengerahan itu hanya difokuskan untuk memerangi teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS), Washington telah lama campur tangan dalam perang Suriah melawan kelompok-kelompok jihadis.
AS mengirim dan mengawasi pengiriman senjata yang tak terhitung jumlahnya kepada pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintah di Damaskus sejak awal tahun 2013.
Meskipun keterlibatan Amerika dalam konflik tersebut melambat di era pemerintahan berikutnya, pada tahun 2019 Presiden Donald Trump mengatakan beberapa pasukan AS akan tetap berada di Suriah “untuk minyak”.
Trump secara terbuka menyebut Washington hanya akan “menjaga” sumber daya energi.
Pelaporan selanjutnya pada tahun 2020 kemudian mengungkapkan pemerintahan Trump telah menyetujui kesepakatan antara perusahaan energi AS dan otoritas Kurdi yang mengendalikan timur laut Suriah untuk “mengembangkan dan mengekspor minyak mentah kawasan itu”, kontrak yang segera dikutuk sebagai “ilegal” oleh Damaskus.
Namun, meski kesepakatan khusus itu kemudian gagal setelah Presiden Joe Biden menjabat, otoritas Suriah terus menuduh Washington menjarah sumber dayanya dan sekitar 900 tentara AS tetap berada di negara itu secara ilegal.
Meskipun Presiden AS Barack Obama saat itu menyatakan pengerahan itu hanya difokuskan untuk memerangi teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS), Washington telah lama campur tangan dalam perang Suriah melawan kelompok-kelompok jihadis.
AS mengirim dan mengawasi pengiriman senjata yang tak terhitung jumlahnya kepada pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintah di Damaskus sejak awal tahun 2013.
Meskipun keterlibatan Amerika dalam konflik tersebut melambat di era pemerintahan berikutnya, pada tahun 2019 Presiden Donald Trump mengatakan beberapa pasukan AS akan tetap berada di Suriah “untuk minyak”.
Trump secara terbuka menyebut Washington hanya akan “menjaga” sumber daya energi.
Pelaporan selanjutnya pada tahun 2020 kemudian mengungkapkan pemerintahan Trump telah menyetujui kesepakatan antara perusahaan energi AS dan otoritas Kurdi yang mengendalikan timur laut Suriah untuk “mengembangkan dan mengekspor minyak mentah kawasan itu”, kontrak yang segera dikutuk sebagai “ilegal” oleh Damaskus.
Namun, meski kesepakatan khusus itu kemudian gagal setelah Presiden Joe Biden menjabat, otoritas Suriah terus menuduh Washington menjarah sumber dayanya dan sekitar 900 tentara AS tetap berada di negara itu secara ilegal.
(sya)
Lihat Juga :
