Pemerkosa Dibebaskan karena Setuju Nikahi Korbannya, Aktivis HAM Pakistan Marah

PESHAWAR - Pengadilan Pakistan membebaskan seorang pemerkosa , setelah dia menikahi korbannya dalam sebuah penyelesaian yang ditengahi oleh Dewan Tetua Adat di barat laut negara itu, kata pengacaranya, Rabu (28/12/2022).

Keputusan tersebut membuat marah para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengatakan keputusan itu melegitimasi kekerasan seksual terhadap perempuan di negara di mana mayoritas pemerkosaan tidak dilaporkan.



Dawlat Khan (25), dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada bulan Mei oleh pengadilan rendah di distrik Buner di provinsi Khyber Pakhtunkhwa karena memperkosa seorang wanita tuli.

Dia dibebaskan dari penjara pada awal pekan ini, setelah Pengadilan Tinggi Peshawar menerima penyelesaian di luar pengadilan yang disetujui oleh keluarga korban pemerkosaan. "Pemerkosa dan korban berasal dari keluarga besar yang sama," kata Amjad Ali, pengacara Khan, kepada AFP.

“Kedua keluarga sudah berbaikan setelah tercapai kesepakatan dengan bantuan jirga (dewan adat) setempat,” tambahnya.



Khan ditangkap setelah korbannya yang belum menikah melahirkan bayi awal tahun ini, dan tes paternitas membuktikan bahwa dia adalah ayah biologis anak tersebut. Pemerkosaan terkenal sulit dituntut di Pakistan, di mana perempuan sering diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

Menurut Sel Bantuan Hukum Asma Jahangir — sebuah kelompok yang memberikan bantuan hukum kepada perempuan rentan — tingkat hukuman lebih rendah dari tiga persen kasus yang dibawa ke pengadilan.

Beberapa kasus dilaporkan karena stigma sosial yang terkait, sementara penyimpangan selama investigasi, praktik penuntutan yang buruk, dan penyelesaian di luar pengadilan juga berkontribusi terhadap tingkat hukuman yang buruk.



“Ini secara efektif adalah persetujuan pengadilan atas pemerkosaan dan memfasilitasi pemerkosa dan mentalitas pemerkosaan,” kata Imaan Zainab Mazari-Hazir, seorang pengacara dan aktivis hak asasi manusia, tentang keputusan pengadilan Peshawar.

“Itu bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan hukum negara yang tidak mengakui pengaturan seperti itu,” katanya kepada AFP.

Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan mengatakan "terkejut" dengan putusan itu. "Pemerkosaan adalah pelanggaran yang tidak dapat diperparah yang tidak dapat diselesaikan melalui pernikahan 'kompromi' yang lemah," ugkap pernyataan grup tersebut.