Raja Belanda: Permintaan Maaf Perbudakan Adalah Awal dari Perjalanan Panjang
Senin, 26 Desember 2022 - 09:25 WIB
loading...
Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda. Raja Belanda menyambut baik permintaan maaf dari pemerintah atas 250 tahun perbudakan di negara-negara jajahan. Foto/REUTERS/Piroschka van de Wouw
A
A
A
DEN HAAG - Raja Willem-Alexander menyambut baik permintaan maaf pemerintah atas peran Belanda dalam 250 tahun perbudakan di negara-negara jajahannya di masa lalu.
Raja Willem-Alexander tidak secara khusus menyebut Indonesia meski negara ini menjadi salah satu jajahan terlama Belanda.
Raja menyampaikan hal itu dalam pidato Natal-nya pada hari Minggu."Ini adalah awal dari perjalanan panjang," katanya, seperti dikutip AFP, Senin (26/12/2022).
Baca juga: PM Belanda Minta Maaf atas 250 Tahun Perbudakan
Perdana Menteri (PM) Mark Rutte pada hari Senin pekan lalu secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negara Belanda dalam perbudakan di bekas koloninya, menyebutnya sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan".
“Tidak seorang pun hari ini memikul tanggung jawab atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap kehidupan pria, wanita, dan anak-anak,” kata Raja Willem-Alexander dari Istana Huis ten Bosch di Den Haag.
“Tapi dengan jujur menghadapi masa lalu kita bersama dan mengakui kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan perbudakan, kita meletakkan dasar untuk masa depan bersama—masa depan di mana kita berdiri melawan semua bentuk modern dari diskriminasi, eksploitasi dan ketidakadilan," ujarnya.”
“Permintaan maaf yang ditawarkan oleh pemerintah adalah awal dari perjalanan panjang," paparnya.
Belanda mendanai "Zaman Keemasan" kerajaan dan budayanya pada abad ke-16 dan ke-17 dengan mengirimkan sekitar 600.000 orang Afrika sebagai bagian dari perdagangan budak, sebagian besar ke Amerika Selatan dan Karibia.
Pemerintah Belanda mengatakan beberapa acara peringatan besar akan diadakan mulai tahun depan dan telah mengumumkan dana €200 juta untuk prakarsa sosial.
Raja Willem-Alexander berjanji bahwa topik tersebut akan menarik perhatian keluarga kerajaan selama tahun peringatan dan mereka akan tetap "terlibat".
Namun langkah PM Rutte bertentangan dengan keinginan beberapa organisasi peringatan perbudakan yang menginginkan permintaan maaf disampaikan pada 1 Juli 2023.
Keturunan perbudakan Belanda kemudian akan merayakan 150 tahun pembebasan dari perbudakan dalam perayaan tahunan yang disebut “Keti Koti [Memutus Rantai]" di Suriname.
Pemimpin pulau Karibia Sint Maarten dan Suriname di Amerika Selatan menyayangkan kurangnya dialog dari Belanda terkait permintaan maaf tersebut.
Beberapa bekas jajahan Belanda menuntut ganti rugi atas perbudakan dan mengkritik pemerintah karena tidak memberikan tindakan nyata.
Raja Willem-Alexander tidak secara khusus menyebut Indonesia meski negara ini menjadi salah satu jajahan terlama Belanda.
Raja menyampaikan hal itu dalam pidato Natal-nya pada hari Minggu."Ini adalah awal dari perjalanan panjang," katanya, seperti dikutip AFP, Senin (26/12/2022).
Baca juga: PM Belanda Minta Maaf atas 250 Tahun Perbudakan
Perdana Menteri (PM) Mark Rutte pada hari Senin pekan lalu secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negara Belanda dalam perbudakan di bekas koloninya, menyebutnya sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan".
“Tidak seorang pun hari ini memikul tanggung jawab atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap kehidupan pria, wanita, dan anak-anak,” kata Raja Willem-Alexander dari Istana Huis ten Bosch di Den Haag.
“Tapi dengan jujur menghadapi masa lalu kita bersama dan mengakui kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan perbudakan, kita meletakkan dasar untuk masa depan bersama—masa depan di mana kita berdiri melawan semua bentuk modern dari diskriminasi, eksploitasi dan ketidakadilan," ujarnya.”
“Permintaan maaf yang ditawarkan oleh pemerintah adalah awal dari perjalanan panjang," paparnya.
Belanda mendanai "Zaman Keemasan" kerajaan dan budayanya pada abad ke-16 dan ke-17 dengan mengirimkan sekitar 600.000 orang Afrika sebagai bagian dari perdagangan budak, sebagian besar ke Amerika Selatan dan Karibia.
Pemerintah Belanda mengatakan beberapa acara peringatan besar akan diadakan mulai tahun depan dan telah mengumumkan dana €200 juta untuk prakarsa sosial.
Raja Willem-Alexander berjanji bahwa topik tersebut akan menarik perhatian keluarga kerajaan selama tahun peringatan dan mereka akan tetap "terlibat".
Namun langkah PM Rutte bertentangan dengan keinginan beberapa organisasi peringatan perbudakan yang menginginkan permintaan maaf disampaikan pada 1 Juli 2023.
Keturunan perbudakan Belanda kemudian akan merayakan 150 tahun pembebasan dari perbudakan dalam perayaan tahunan yang disebut “Keti Koti [Memutus Rantai]" di Suriname.
Pemimpin pulau Karibia Sint Maarten dan Suriname di Amerika Selatan menyayangkan kurangnya dialog dari Belanda terkait permintaan maaf tersebut.
Beberapa bekas jajahan Belanda menuntut ganti rugi atas perbudakan dan mengkritik pemerintah karena tidak memberikan tindakan nyata.
(min)
Lihat Juga :
