Aksi Protes Nasional, Khamenei Serukan Perombakan Sistem Budaya Iran

TEHERAN - Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei , menyerukan "rekonstruksi revolusioner dari sistem budaya negara". Hal itu diutarakan Khamenei ketika aksi protes nasional terus menekan pihak berwenang Iran .

"Penting untuk merevolusi struktur budaya negara. Dewan tertinggi harus mengamati kelemahan budaya di berbagai bidang negara," kata Khamenei dalam pertemuannya dengan dewan budaya negara, seperti dikutip dari Reuters.



Iran telah diguncang kerusuhan sejak kematian seorang wanita Kurdi Mahsa Amini pada 16 September dalam tahanan polisi setelah penangkapannya karena mengenakan "pakaian Islami yang tidak pantas". Aksi demonstrasi selama dua bulan terakhir ini telah menjadi salah satu tantangan terkuat bagi Republik Islam sejak revolusi 1979.

Khamenei sebelumnya telah mengatakan, negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) tidak akan mengakhiri "masalah" yang telah mengguncang republik Islam selama dua bulan terakhir. Pejabat pemerintah menyalahkan "kerusuhan" pada "musuh asing" di Barat yang mereka tuduh menghasut pelanggaran hukum.

"Beberapa mengatakan kepada kami di surat kabar atau di internet, bahwa untuk mengakhiri masalah yang dimulai beberapa minggu lalu, yang diperlukan hanyalah menyelesaikan masalah Anda dengan Amerika dan mendengarkan suara bangsa," kata Khamenei.



"Negosiasi tidak akan menyelesaikan apa pun," katanya, dalam komentar yang disiarkan di televisi pemerintah. "Masalah kita dengan Amerika hanya bisa diselesaikan dengan membiarkan negara itu menahan kita untuk tebusan," lanjutnya.

Khamenei juga mengatakan, bahwa untuk mengakhiri permusuhan, AS ingin meninggalkan Iran program nuklirnya, mengubah konstitusinya, membatasi pengaruhnya di perbatasannya, dan menutup pertahanan industrinya.

Dalam aksi unjuk rasa yang merebak di sejumlah kota di Iran, para demonstran acap kali mengecam Khamenei. Kecaman tak hanya diperlihatkan masyarakat umum, namun kalangan pelajar juga memperlihatkan kebencian mereka pada kebijakan dan aturan yang diterapkan pemerintah Iran.