Negara Israel di Ambang Perang Saudara Yahudi-Arab!

ACRE - Negara Israel berada di ambang perang saudara antara Yahudi dan Arab. Demikian peringatan Wali Kota Acre Shimon Lankri selama konferensi darurat "Forum for Security, Governance and Settlement" pada hari Minggu.

"Sesaat sebelum kita jatuh ke dalam perang saudara, dan saya mengatakan ini benar-benar setelah saya menjadi saksi semua peristiwa Mei [2021, Operation Guardian of the Walls], titik akhir peristiwa Mei akan menjadi tanda pembukaan untuk kejadian mendatang," kata Lankri.

"Siapa pun yang belum memahaminya, kami berada di ambang perang saudara di Negara Israel dan bukan Haredim melawan Yahudi sekuler, melainkan Arab melawan Yahudi. Ini adalah perang saudara berikutnya. Ini akan segera terjadi pada kita," paparnya, seperti dikutip Jerusalem Post, Senin (28/11/2022).



Lankri menyerukan agar pemerintahan dipulihkan di Negev dan Galilea dengan menyatakan; "kami perlu melakukan hal-hal yang belum kami lakukan sampai hari ini. Kami meninggalkan daerah itu dan itu ada di tangan kami."

Walikota Beersheba Ruvik Danilovich juga berbicara pada hari Minggu, memperingatkan bahwa seperti tembakan roket dari Jalur Gaza, "teror sipil" akan menyebar ke seluruh negeri. "Itu tidak memiliki batasan dan tidak ada yang bangun," katanya.

Pensiunan Mayor Jenderal Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang juga mantan Anggota Knesset Eyal Ben-Reuven menekankan, "Ancaman terbesar saat ini terhadap masyarakat Israel adalah ancaman dari dalam. Ancaman terhadap keamanan pribadi warga."

Ben-Reuven memperingatkan bahwa ada pengabaian serius terkait pemukiman Yahudi di Galilea dan Negev.

"Kurangnya keseimbangan demografis seperti ini membentuk ketegangan dan memungkinkan basis aktivitas yang sangat baik bagi entitas ekstremis untuk menghasut tindakan semacam ini, aktivitas nasionalis," katanya.

Mantan Anggota Knesset menunjuk kerusuhan yang melanda Israel selama Operation Guardian of the Walls, menekankan bahwa sementara IDF bertempur di selatan, penduduk di utara diperintahkan untuk tidak meninggalkan rumah mereka setelah pukul 17.00 sore.

Pensiunan Jenderal IDF Israel Ziv menyerukan tindakan mendesak dan substansial untuk diambil terkait tata kelola dan ketidakseimbangan demografis. "Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menghancurkan negara menjadi keadaan fragmentasi nasional, anarki, yang bahkan dapat merosot menjadi perang saudara," katanya.

Ziv menyatakan bahwa bagian yang menentukan dari sekitar 20 persen populasi Israel (sekitar 1,7 juta orang) adalah warga negara dengan kartu tanda penduduk mereka, tetapi tidak dalam identitas dan komitmen mereka.

Ketua Dewan Daerah Usfiya Behij Mansour memperingatkan, "Jika negara terus eksis seperti [kondisi] sekarang ini, kita akan musnah."

"Mulailah berpikir secara berbeda jika tidak kami dan Anda tidak akan berada di sini. Druze berurusan dengan masalah konstruksi, dan pemerintahan. Mereka mengambil alih banyak dunam dari Druze. Saya tidak ingin mendirikan negara Druze, saya ingin memiliki cakrawala perencanaan. Saya tidak ingin konstruksi ilegal," kata Mansour.

"Tidak ada pemerintahan dalam populasi Druze. Keluarga penjahat mulai mengambil alih desa Druze. Dari 90 insiden penembakan di Usafia, tidak ada satu pun yang teruraikan. Orang-orang keluar dan takut mereka akan ditembak. Polisi Israel tidak punya kekuatan dan tidak bisa berbuat apa-apa," paparnya.

Ketua Organisasi Zionis Dunia Yaakov Hagoel juga berbicara di konferensi tersebut, menekankan perlunya setiap warga Israel mencintai tetangga tetapi juga memiliki toleransi nol untuk kekerasan.

Hagoel berharap konferensi tersebut akan menghasilkan rekomendasi yang akan meningkatkan rasa aman pribadi bagi setiap warga negara Israel.

Para peserta konferensi menerbitkan kertas posisi yang memberikan rencana sistemik untuk memulihkan pemerintahan dan memerangi kejahatan di seluruh negeri, menuntut agar pemerintah mengadopsi rencana tersebut. Proposal tersebut akan menelan biaya setidaknya NIS 110 miliar selama dekade berikutnya.

Bagian dari rencananya adalah menggandakan populasi umum di Galilea dan Negev dalam sepuluh tahun ke depan, menambah sekitar 1.750.000 orang.

Awal bulan ini, Menteri Pertahanan Benny Gantz menyatakan keprihatinannya bahwa kekerasan di Tepi Barat dapat menyebar ke kota-kota campuran di Israel, serupa dengan kerusuhan yang terjadi pada Mei 2021.

Pada bulan Juli, Pengawas Keuangan Negara menerbitkan laporan dua bagian tentang kota-kota campuran dengan satu bagian berurusan dengan perilaku polisi selama Operation Guardian of the Walls dan bagian kedua berurusan dengan layanan kota untuk penduduk Arab di kota-kota campuran.

Pengawas Keuangan Negara menemukan kekurangan yang nyata dalam operasi penegakan hukum di kota-kota campuran sebelum dan selama kekerasan meluas yang terjadi selama Operation Guardian of the Walls tahun lalu.

Laporan tersebut memeriksa operasi polisi di Lod, Jaffa dan Acre selama kerusuhan. Sekitar 520 pecahnya kekerasan dilaporkan di seluruh Israel selama operasi tersebut, menewaskan tiga orang, melukai ratusan orang dan menyebabkan sekitar 3.200 penangkapan, termasuk sekitar 240 orang Yahudi.

Sekitar NIS 48 juta kerusakan disebabkan oleh properti sipil dan sekitar NIS 10 juta kerusakan disebabkan oleh properti polisi.

"Kerusuhan hebat selama Operation Guardian of the Walls mengungkapkan kekurangan yang signifikan dalam operasi polisi dan dalam pertemuan antara polisi dan Shin Bet. Kekurangan ini sangat merusak keamanan pribadi paling dasar yang menjadi hak warga Israel," kata Pengawas Keuangan Negara.

“Peristiwa ini memunculkan ketegangan yang ada di antara kelompok populasi yang berbeda dan bersaksi tentang perlunya mengambil tindakan di tingkat nasional dan lokal untuk menciptakan ruang publik yang saling menghormati dan untuk mencegah terulangnya peristiwa semacam itu. Peristiwa ini juga menggambarkan tantangan menjaga keamanan pribadi dan memastikan ketertiban umum di kota-kota yang terlibat dan mempertajam kebutuhan untuk memeriksa aspek kepolisian dan penegakan hukum di kota-kota tersebut," imbuh pengawas.

Bagian kedua dari laporan tersebut menemukan bahwa penduduk Arab di kota campuran sangat dirugikan dibandingkan dengan tetangga Yahudi mereka. Kesenjangan menonjol dalam pendidikan, anggaran, posisi kota dan alokasi properti.

LSM Abraham Initiatives menekankan bahwa dua bagian dari laporan itu adalah "dua sisi dari mata uang yang sama."

"Sebagai orang yang akrab dengan realitas di kota-kota campuran, kami melihat celahnya dengan mata kepala sendiri," katanya.

Abraham Initiatives menekankan bahwa situasi penduduk Arab di kota-kota campuran "jauh lebih buruk" daripada situasi penduduk Yahudi, menambahkan bahwa ini mungkin menjelaskan sebagian penyebab ketegangan parah yang meletus dalam kerusuhan Mei 2021.

LSM tersebut menekankan bahwa ketegangan nasional dan perasaan terasing warga Arab dari negara juga bisa menjadi faktor ketegangan.

“Negara juga harus memperhatikan masalah ini, dan kami memperkuat posisi pengawas negara bahwa tindakan harus diambil untuk menciptakan rasa memiliki warga Palestina terhadap negara,” kata LSM tersebut.

Kegagalan polisi untuk menanggapi kebutuhan dasar penduduk Arab di kota-kota campuran menciptakan perasaan kehilangan dan keterasingan yang mendalam dari kota. "Dan ketidakmampuan mereka untuk menanggapi selama kerusuhan memperdalam perasaan ini, membuat mereka berusaha untuk mengambil hukum ke tangan mereka," imbuh LSM tersebut.

Abraham Initiatives menyerukan negara untuk berinvestasi dalam polisi untuk bekerja secara cerdas dan bergandengan tangan dengan masyarakat di kota-kota campuran.

Organisasi tersebut menambahkan bahwa investasi lebih lanjut harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan yang parah di kota-kota campuran.