Ben-Gvir Dianggap PM De Facto, Gantz Peringatkan Kekacauan di Israel
loading...
Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Benny Gantz yang segera lengser. Foto/anadolu
A
A
A
TEL AVIV - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Benny Gantz memperingatkan tentang kekacauan di Israel karena menjadikan ketua partai sayap kanan Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, sebagai perdana menteri de-facto.
Perdana Menteri yang ditunjuk Benjamin Netanyahu mengizinkan Ben-Gvir menjadi perdana menteri de facto di pemerintahan berikutnya, setelah menandatangani perjanjian dengannya yang memberinya peran keamanan yang diperluas.
"Membentuk pasukan swasta untuk Ben-Gvir di (Tepi Barat yang diduduki) berbahaya... dan akan menciptakan kegagalan keamanan yang nyata," ujar Gantz.
Ben-Gvir, menurut kesepakatan itu, akan diberi gelar baru menteri keamanan nasional dan akan bertanggung jawab atas kepolisian nasional. Tak hanya itu, dia juga mengawasi Divisi Tepi Barat Kepolisian Perbatasan.
Baca juga: Palestina Peringatkan Dampak Kesepakatan Koalisi antara Netanyahu dan Ben-Gvir
Gantz juga memperingatkan keputusan Netanyahu yang dilaporkan untuk mengalihkan kendali Administrasi Sipil (badan Kementerian Pertahanan yang mengatur Tepi Barat yang diduduki) ke Kementerian Keuangan, di bawah ketua Zionisme Agama Bezalel Smotrich, akan menimbulkan kritik dari komunitas internasional bahwa Israel melakukan "pencaplokan de-facto".
"Pembongkaran kekuasaan pemerintah menjadi fragmen-fragmen kementerian berdasarkan kebutuhan politik dan pembongkaran kerangka kerja operasional di Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan merusak fungsi IDF dan polisi," ujar Gantz pada Jumat (25/11/2022).
"Tindakan Netanyahu adalah pengakuan bahwa perdana menteri yang sebenarnya adalah Ben-Gvir," papar dia.
Ketegangan baru antara Israel dan Palestina diperkirakan kembali muncul di era pemerintahan baru rezim Zionis itu.
Perdana Menteri yang ditunjuk Benjamin Netanyahu mengizinkan Ben-Gvir menjadi perdana menteri de facto di pemerintahan berikutnya, setelah menandatangani perjanjian dengannya yang memberinya peran keamanan yang diperluas.
"Membentuk pasukan swasta untuk Ben-Gvir di (Tepi Barat yang diduduki) berbahaya... dan akan menciptakan kegagalan keamanan yang nyata," ujar Gantz.
Ben-Gvir, menurut kesepakatan itu, akan diberi gelar baru menteri keamanan nasional dan akan bertanggung jawab atas kepolisian nasional. Tak hanya itu, dia juga mengawasi Divisi Tepi Barat Kepolisian Perbatasan.
Baca juga: Palestina Peringatkan Dampak Kesepakatan Koalisi antara Netanyahu dan Ben-Gvir
Gantz juga memperingatkan keputusan Netanyahu yang dilaporkan untuk mengalihkan kendali Administrasi Sipil (badan Kementerian Pertahanan yang mengatur Tepi Barat yang diduduki) ke Kementerian Keuangan, di bawah ketua Zionisme Agama Bezalel Smotrich, akan menimbulkan kritik dari komunitas internasional bahwa Israel melakukan "pencaplokan de-facto".
"Pembongkaran kekuasaan pemerintah menjadi fragmen-fragmen kementerian berdasarkan kebutuhan politik dan pembongkaran kerangka kerja operasional di Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan merusak fungsi IDF dan polisi," ujar Gantz pada Jumat (25/11/2022).
"Tindakan Netanyahu adalah pengakuan bahwa perdana menteri yang sebenarnya adalah Ben-Gvir," papar dia.
Ketegangan baru antara Israel dan Palestina diperkirakan kembali muncul di era pemerintahan baru rezim Zionis itu.
(sya)
Lihat Juga :
