Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Thailand Ngotot Ingin Miliki Jet Tempur Siluman F-35, tapi Ragu Disetujui AS
loading...
A
A
A
Sebelumnya dilaporkan bahwa AS telah setuju untuk mengirim tim guna mengevaluasi kemampuan RTAF untuk mengoperasikan dan memelihara jet tempur generasi baru.
Selain itu, Alongkorn menyatakan bahwa RTAF berencana untuk membeli beberapa jenis pesawat lainnya pada tahun fiskal 2023, antara lain pesawat pengintai DA42 yang dilengkapi dengan kamera khusus yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah banjir, 12 pesawat T-6C, dan delapan pesawat AT-6 untuk menggantikan armada L-39 yang menua.
Alongkorn berpendapat bahwa rencana pengadaan F-35 telah telah dipikirkan dengan matang oleh RTAF mengingat keterbatasan anggaran yang harus dikelola secara efisien. Dia percaya dapat menjawab setiap pertanyaan dari publik atau partai politik untuk keputusan RTAF tersebut.
Dia menegaskan bahwa negara sedang memperketat keuangannya untuk mendanai proyek-proyek yang dianggap paling penting, termasuk jet tempur.
"Kami menganggarkan dan memangkas pengeluaran di bidang lain untuk memastikan anggaran Angkatan Udara dibelanjakan secara efisien," katanya.
Kabinet Thailand pada prinsipnya mengesahkan permintaan RTAF untuk mendapatkan empat F-35 untuk tahun fiskal 2023 seharga USD415 juta (13,8 miliar baht) pada Januari 2022.
Proposal tersebut dipertahankan oleh Marsekal Napadej Dhupatemiya, Panglima RTAF sebelumnya, yang mengatakan bahwa armada tua F-5 dan F-16 RTAF perlu diganti.
RTAF sekarang berbicara tentang mengakuisisi dua jet tempur F-35. Komite Pengawasan Anggaran Parlemen Thailand menyetujui anggaran sebesar 369 juta baht (USD14,7 juta) untuk tahun fiskal 2023 untuk memfasilitasi akuisisi dua jet tempur F-35 setelah melakukan beberapa penyesuaian dalam anggaran karena prospek ekonomi yang suram.
Thailand ingin membeli F-35 varian A untuk lepas landas dan mendarat konvensional. Pesawat tempur siluman ini akan menelan biaya total sekitar 7,4 miliar baht (USD207 juta), dan pembayaran diharapkan dilakukan secara mencicil selama empat tahun.
Partai-partai oposisi dan rakyat Thailand pada umumnya percaya bahwa ini adalah pengeluaran yang boros, mengingat negara itu menderita masalah sosial-ekonomi.
Selain itu, Alongkorn menyatakan bahwa RTAF berencana untuk membeli beberapa jenis pesawat lainnya pada tahun fiskal 2023, antara lain pesawat pengintai DA42 yang dilengkapi dengan kamera khusus yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah banjir, 12 pesawat T-6C, dan delapan pesawat AT-6 untuk menggantikan armada L-39 yang menua.
Alongkorn berpendapat bahwa rencana pengadaan F-35 telah telah dipikirkan dengan matang oleh RTAF mengingat keterbatasan anggaran yang harus dikelola secara efisien. Dia percaya dapat menjawab setiap pertanyaan dari publik atau partai politik untuk keputusan RTAF tersebut.
Dia menegaskan bahwa negara sedang memperketat keuangannya untuk mendanai proyek-proyek yang dianggap paling penting, termasuk jet tempur.
"Kami menganggarkan dan memangkas pengeluaran di bidang lain untuk memastikan anggaran Angkatan Udara dibelanjakan secara efisien," katanya.
Kabinet Thailand pada prinsipnya mengesahkan permintaan RTAF untuk mendapatkan empat F-35 untuk tahun fiskal 2023 seharga USD415 juta (13,8 miliar baht) pada Januari 2022.
Proposal tersebut dipertahankan oleh Marsekal Napadej Dhupatemiya, Panglima RTAF sebelumnya, yang mengatakan bahwa armada tua F-5 dan F-16 RTAF perlu diganti.
RTAF sekarang berbicara tentang mengakuisisi dua jet tempur F-35. Komite Pengawasan Anggaran Parlemen Thailand menyetujui anggaran sebesar 369 juta baht (USD14,7 juta) untuk tahun fiskal 2023 untuk memfasilitasi akuisisi dua jet tempur F-35 setelah melakukan beberapa penyesuaian dalam anggaran karena prospek ekonomi yang suram.
Thailand ingin membeli F-35 varian A untuk lepas landas dan mendarat konvensional. Pesawat tempur siluman ini akan menelan biaya total sekitar 7,4 miliar baht (USD207 juta), dan pembayaran diharapkan dilakukan secara mencicil selama empat tahun.
Partai-partai oposisi dan rakyat Thailand pada umumnya percaya bahwa ini adalah pengeluaran yang boros, mengingat negara itu menderita masalah sosial-ekonomi.
Explore More