Thailand Ngotot Ingin Miliki Jet Tempur Siluman F-35, tapi Ragu Disetujui AS

Sabtu, 26 November 2022 - 15:22 WIB
loading...
A A A
Sebelumnya dilaporkan bahwa AS telah setuju untuk mengirim tim guna mengevaluasi kemampuan RTAF untuk mengoperasikan dan memelihara jet tempur generasi baru.

Selain itu, Alongkorn menyatakan bahwa RTAF berencana untuk membeli beberapa jenis pesawat lainnya pada tahun fiskal 2023, antara lain pesawat pengintai DA42 yang dilengkapi dengan kamera khusus yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah banjir, 12 pesawat T-6C, dan delapan pesawat AT-6 untuk menggantikan armada L-39 yang menua.

Alongkorn berpendapat bahwa rencana pengadaan F-35 telah telah dipikirkan dengan matang oleh RTAF mengingat keterbatasan anggaran yang harus dikelola secara efisien. Dia percaya dapat menjawab setiap pertanyaan dari publik atau partai politik untuk keputusan RTAF tersebut.

Dia menegaskan bahwa negara sedang memperketat keuangannya untuk mendanai proyek-proyek yang dianggap paling penting, termasuk jet tempur.

"Kami menganggarkan dan memangkas pengeluaran di bidang lain untuk memastikan anggaran Angkatan Udara dibelanjakan secara efisien," katanya.

Kabinet Thailand pada prinsipnya mengesahkan permintaan RTAF untuk mendapatkan empat F-35 untuk tahun fiskal 2023 seharga USD415 juta (13,8 miliar baht) pada Januari 2022.

Proposal tersebut dipertahankan oleh Marsekal Napadej Dhupatemiya, Panglima RTAF sebelumnya, yang mengatakan bahwa armada tua F-5 dan F-16 RTAF perlu diganti.

RTAF sekarang berbicara tentang mengakuisisi dua jet tempur F-35. Komite Pengawasan Anggaran Parlemen Thailand menyetujui anggaran sebesar 369 juta baht (USD14,7 juta) untuk tahun fiskal 2023 untuk memfasilitasi akuisisi dua jet tempur F-35 setelah melakukan beberapa penyesuaian dalam anggaran karena prospek ekonomi yang suram.

Thailand ingin membeli F-35 varian A untuk lepas landas dan mendarat konvensional. Pesawat tempur siluman ini akan menelan biaya total sekitar 7,4 miliar baht (USD207 juta), dan pembayaran diharapkan dilakukan secara mencicil selama empat tahun.

Partai-partai oposisi dan rakyat Thailand pada umumnya percaya bahwa ini adalah pengeluaran yang boros, mengingat negara itu menderita masalah sosial-ekonomi.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1622 seconds (0.1#10.140)