64 Anak Jadi Korban Tewas Operasi Militer Inggris di Afghanistan

LONDON - Pemerintah Inggris telah membayar kompensasi atas kematian puluhan anak Afghanistan yang jumlahnya empat kali lebih banyak daripada yang diakui sebelumnya.

Dikutip dari BBC, Rabu (9/11/2022), pembayaran kompensasi telah dikeluarkan untuk 64 anak, bukan 16 anak seperti yang diakui secara publik. Semuanya tewas dalam pertempuran yang melibatkan pasukan Inggris antara tahun 2006 dan 2014.

Jumlah terbaru itu muncul dari permintaan Kebebasan Informasi yang dibuat oleh badan amal Action on Armed Violence (AOAV).

Serangan udara dan terjebak dalam baku tembak adalah salah satu penyebab kematian paling umum yang terdaftar.

AOAV percaya jumlah kematian warga sipil yang tercatat yang disebabkan oleh pasukan Inggris kemungkinan terlalu kecil.

Dari jumlah kematian yang tercatat, sebenarnya jumlah anak yang terbunuh sebenarnya bisa mencapai 135, karena beberapa dari kematian tersebut dijelaskan dalam dokumen Kementerian Pertahanan (MoD) hanya sebagai anak laki-laki dan perempuan - dengan usia dan keadaan kematian tidak selalu disertakan.

AOAV mengatakan mungkin beberapa dari 135 itu adalah orang dewasa, tetapi kemungkinan mereka berusia di bawah 18 tahun tinggi karena usia rata-rata yang sangat muda di Afghanistan.

Baca: PBB Desak Taliban Bebaskan Aktivis Hak-hak Perempuan

Sebagian besar dari 881 klaim kematian yang diajukan kepada Inggris ditolak dan hanya seperempat yang menerima kompensasi.

Di antara mereka yang berhasil adalah satu dari delapan anggota keluarga Afghanistan yang sama, tewas dalam serangan udara koalisi di sebuah desa di distrik Nawa, Helmand pada Mei 2009.

Seorang pria meminta ganti rugi atas kematian keponakannya, dua istri keponakannya dan lima anak mereka.

Butuh 144 hari untuk menyelesaikan klaim, di mana ia diberikan 7.205 poundsterling atau sekitar Rp129 juta.

Secara total, Kementerian Pertahanan Inggris membayar 688.000 poundsterling (Rp12,3 miliar) untuk 289 kematian warga sipil Afghanistan antara 2006-14.

AOAV mengatakan penggugat sering diminta untuk memberikan foto, akta kelahiran serta surat pendukung sebelum mendapatkan kompensasi dan banyak yang diwawancarai secara resmi oleh personel Inggris untuk mengonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki afiliasi dengan Taliban.

Permintaan Kebebasan Informasi sebelumnya menunjukkan pembayaran Inggris untuk kematian di Afghanistan sangat bervariasi. Dalam beberapa kasus, individu menerima lebih banyak untuk kehilangan harta benda atau ternak daripada anggota keluarga.

Baca: Budidaya Opium Melonjak Sejak Taliban Ambil Alih Afghanistan

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan: "Setiap kematian warga sipil selama konflik adalah tragedi, terlebih lagi ketika anak-anak dan anggota keluarga terlibat."

Dikatakan meskipun pasukannya berusaha meminimalkan cedera pada warga sipil, sayangnya itu tidak akan pernah bisa sepenuhnya dihilangkan.

Namun Iain Overton, direktur badan amal AOAV, mengkritik kurangnya transparansi atas kematian tersebut - karena peneliti membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan informasi dari Kementerian Pertahanan.

Dia juga mengatakan kurangnya perdebatan seputar kematian menimbulkan pertanyaan apakah pelajaran telah dipelajari.

Kelompok hak asasi manusia dan badan amal telah berulang kali mengkritik AS dan Inggris atas cara mereka menyelidiki dan melaporkan korban sipil dalam operasi militer.

Kementerian Pertahanan Inggris mengakui hanya satu kematian warga sipil yang disebabkan oleh serangan udara RAF selama kampanye pengebomannya terhadap kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah.

Sebaliknya, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin baru-baru ini memerintahkan peninjauan besar-besaran tentang cara Pentagon menyelidiki korban sipil. Itu terjadi setelah serangan udara AS selama penarikan dari Kabul tahun lalu - yang menewaskan 10 warga sipil.

Baca: Rusia Rekrut Eks Pasukan Khusus Afghanistan untuk Bertempur di Ukraina

Pada awalnya, AS mengklaim telah menargetkan ekstremis, tetapi wartawan di lapangan menemukan bukti bahwa semua yang tewas adalah warga sipil.

Rencana Aksi Mitigasi dan Respons Kerugian Sipil AS termasuk mempekerjakan lebih dari 150 staf militer untuk fokus pada mitigasi kerugian terhadap warga sipil, serta pelaporan dan pengumpulan data yang lebih baik dari insiden-insiden tersebut.

Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pihaknya mengikuti kemajuan tinjauan AS, tetapi belum berkomitmen untuk melakukan perubahan apa pun dalam cara menyelidiki atau melaporkan kematian warga sipil.