Belanda Berencana Minta Maaf atas Perbudakan saat Menjajah Indonesia
loading...
Belanda di bawah Perdana Menteri Mark Rutte berencana meminta maaf secara resmi atas perbudakan di negara-negara jajahan di masa silam, termasuk Indonesia. Foto/REUTERS
A
A
A
AMSTERDAM - Pemerintah Belanda berencana untuk mengeluarkan permintaan maaf resmi bulan depan atas sejarahnya sebagai negara yang melakukan perbudakan di negara-negara jajahan di masa silam. Salah satu korban negara Uni Eropa ini adalah Indonesia .
Rencana Belanda ini diungkap oleh situs berita RTL pada Kamis (3/11/2022) dengan mengutip sumber pemerintah.
Menurut laporan tersebut, pemerintah Belanda juga bermaksud untuk menyiapkan "dana kesadaran perbudakan" €200 juta yang akan membiayai proyek-proyek yang relevan dan program sekolah khusus.
Menurut sumber, ada juga tambahan €27 juta yang akan dialokasikan untuk membuat museum perbudakan.
Langkah pemerintah Belanda tersebut merupakan tanggapan resmi atas laporan tahun lalu oleh Dialogue Group on Slavery History (Kelompok Dialog tentang Sejarah Perbudakan).
Baca juga: AS Bakal Kerahkan Pesawat Pengebom Nuklir ke Australia, Ini Respons Indonesia
Kelompok itu, yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri, merekomendasikan agar Perdana Menteri (PM) Mark Rutte mengakui dan meminta maaf atas perbudakan di masa lalu.
“Di satu sisi, pengakuan akan memberikan kepuasan bagi mereka yang menderita di bawah perbudakan, dan di sisi lain, itu akan mempromosikan pandangan kritis terhadap sejarah Belanda dalam arti yang lebih luas,” kata kelompok tersebut pada saat itu.
Permintaan maaf resmi, yang diharapkan keluar tidak sampai pertengahan Desember, dilaporkan akan didukung oleh sebagian besar anggota Parlemen dan partai-partai penting di Parlemen telah meminta pemerintah untuk mengambil sikap.
Pada Juli 2021, Wali Kota Amsterdam Femke Halsema secara resmi meminta maaf atas “keterlibatan aktif” kota tersebut dalam sistem komersial perbudakan kolonial.
Rencana Belanda ini diungkap oleh situs berita RTL pada Kamis (3/11/2022) dengan mengutip sumber pemerintah.
Menurut laporan tersebut, pemerintah Belanda juga bermaksud untuk menyiapkan "dana kesadaran perbudakan" €200 juta yang akan membiayai proyek-proyek yang relevan dan program sekolah khusus.
Menurut sumber, ada juga tambahan €27 juta yang akan dialokasikan untuk membuat museum perbudakan.
Langkah pemerintah Belanda tersebut merupakan tanggapan resmi atas laporan tahun lalu oleh Dialogue Group on Slavery History (Kelompok Dialog tentang Sejarah Perbudakan).
Baca juga: AS Bakal Kerahkan Pesawat Pengebom Nuklir ke Australia, Ini Respons Indonesia
Kelompok itu, yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri, merekomendasikan agar Perdana Menteri (PM) Mark Rutte mengakui dan meminta maaf atas perbudakan di masa lalu.
“Di satu sisi, pengakuan akan memberikan kepuasan bagi mereka yang menderita di bawah perbudakan, dan di sisi lain, itu akan mempromosikan pandangan kritis terhadap sejarah Belanda dalam arti yang lebih luas,” kata kelompok tersebut pada saat itu.
Permintaan maaf resmi, yang diharapkan keluar tidak sampai pertengahan Desember, dilaporkan akan didukung oleh sebagian besar anggota Parlemen dan partai-partai penting di Parlemen telah meminta pemerintah untuk mengambil sikap.
Pada Juli 2021, Wali Kota Amsterdam Femke Halsema secara resmi meminta maaf atas “keterlibatan aktif” kota tersebut dalam sistem komersial perbudakan kolonial.
Lihat Juga :
