Gara-gara Laporan Soal Ukraina, Pendiri AI Swedia Mengundurkan Diri

STOCKHOLM - Salah satu pendiri Amnesty International (AI) cabang Swedia , Per Wastberg, mengundurkan diri dari organisasi tersebut. Aktivis Swedia itu mengatakan kepergiannya karena laporan AI tentang konflik di Ukraina , dan organisasi tersebut telah melampaui mandat aslinya untuk mengadvokasi tahanan politik.

“Saya telah menjadi anggota selama lebih dari 60 tahun. Dengan berat hati, karena pernyataan Amnesty mengenai perang di Ukraina, saya mengakhiri keterlibatan yang panjang dan bermanfaat,” kata Wastberg kepada surat kabar Swedia, Svenska Dagbladet, di mana dia sesekali menjadi kolumnis.

“Sejak awal, Amnesty bekerja untuk kebebasan tahanan politik di mana pun di dunia,” kata Wastberg, yang ikut mendirikan cabang Swedia pada tahun 1964.

“Sejak itu secara bertahap, kadang-kadang dapat diperdebatkan, memperluas mandatnya dan menjadi jenis yang berbeda organisasi," tambahnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (11/8/2022).

Sementara itu Sekretaris Jenderal AI Swedia, Anna Johansson, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa "sekitar seribu" anggota telah berusaha untuk meninggalkan organisasi atas laporan Ukraina. Dia mencatat, bagaimanapun, bahwa AI Swedia telah menghadapi krisis yang lebih besar ketika mengadopsi kebijakan baru tentang hak-hak orang yang berhubungan seks untuk uang.

Sementara Ukraina memiliki hak untuk membela diri, Johansson mengatakan, bahwa tidak berarti bahwa ia memiliki hak untuk melanggar hukum humaniter internasional.

"Itulah mengapa diskusi juga harus mencakup tindakan Ukraina – jika tidak, kami akan memberikan kekuasaan penuh kepada Ukraina terlepas dari apa yang dilakukannya,” ujar Johansson.

AI menghadapi banyak kritik setelah menerbitkan laporan pada 4 Agustus yang mengatakan Ukraina sengaja menempatkan pasukan dan kendaraan militer di daerah pemukiman dan rumah sakit. Laporan tersebut didasarkan pada penelitian di Ukraina timur, dari April hingga Juli.

“Kami telah mendokumentasikan pola pasukan Ukraina yang menempatkan warga sipil dalam risiko dan melanggar hukum perang ketika mereka beroperasi di daerah berpenduduk,” kata Sekretaris Jenderal AI Agnes Callamard saat itu.