Mantan Presiden Rusia: Zelensky Gunakan Buku Pedoman Hitler

MOSKOW - Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menuding Presiden Ukraina Vladimir Zelensky ingin Barat mencari inspirasi dari Pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler.

Pernyataan keras itu diungkapkan Medvedev pada Selasa (9/8/2022) di tengah perang yang masih berkecamuk di Ukraina.

Medvedev, yang sekarang memegang posisi wakil ketua dewan keamanan nasional Rusia, mengecam Zelensky atas seruannya untuk hukuman kolektif bagi Rusia.



Pemimpin Ukraina yang didukung NATO itu menyerukan agar semua orang Rusia, terlepas dari kecenderungan atau keadaan mereka, untuk dideportasi dari negara-negara Barat.

“Adolf Hitler mencoba menerapkan ide-ide seperti itu tentang seluruh rakyat,” ujar Medvedev.

Dia menambahkan, "Ada pertanyaan lagi tentang sifat otoritas Ukraina?"

Pemusnahan oleh Nazi Jerman terhadap kelompok orang yang tidak diinginkan, termasuk Yahudi, Roma, LGBT, penyandang disabilitas, dan komunis, adalah salah satu contoh hukuman kolektif paling ekstrem dalam sejarah di dunia.



Teguran keras itu, yang dirilis di media sosial Medvedev, muncul sebagai tanggapan atas wawancara dengan Zelensky yang diterbitkan The Washington Post pada Senin.

Berbicara kepada surat kabar Amerika Serikat (AS), Zelensky menyerukan negara-negara Barat mengusir semua orang Rusia yang tinggal di tanah mereka dan melarang warga Rusia yang akan datang.

Menurut Zelensky, pengusiran yang diusulkan harus berlaku bahkan untuk penentang pemerintah Rusia.

“’Seluruh penduduk tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, bukan?’ Bisa. Penduduk memilih pemerintah ini dan mereka tidak melawannya, tidak berdebat dengannya, tidak meneriakinya,” ujar presiden Ukraina seperti dikutip dalam wawancara tersebut.

Zelensky tampaknya menyarankan orang Rusia di luar negeri yang akan dipaksa untuk kembali ke negara asal mereka, di luar kehendak mereka, kemudian akan menekan pemerintah Rusia dan membuat Kremlin mempertimbangkan kembali kebijakannya terhadap Ukraina.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.