Iran Sebut Dukungan AS pada Israel Bikin DK PBB 'Ompong'
Senin, 29 Juni 2020 - 14:30 WIB
loading...
Iran menyatakan, dukungan berkelanjutan Amerika Serikat (AS) untuk Israel telah melemahkan Dewan Keamanan (DK) PBB. Foto/Ist
A
A
A
NEW YORK - Iran menyatakan, dukungan berkelanjutan Amerika Serikat (AS) untuk Israel telah melemahkan Dewan Keamanan (DK) PBB. Menurut Teheran, ini khususnya dalam menentang kebijakan ekspansionis Tel Aviv.
"Washington melanjutkan dukungan habis-habisan untuk kebijakan ekspansionis dan praktik-praktik ilegal rezim Israel," ucap Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-e Ravanchi.
( Baca juga: Israel Nekat Caplok Tepi Barat 1 Juli, Tak Peduli Terjadi Konflik Besar )
"Selama tujuh dekade terakhir telah membuat Israel berani melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan melakukan lebih banyak lagi kejahatan dengan impunitas total dan lebih banyak kebrutalan," sambungnya, seperti dilansir PressTV pada Senin (29/6/2020).
Dia menuturkan, contoh nyata dari kejahatan ini adalah pembangunan berkelanjutan dan perluasan permukiman, blokade tidak manusiawi berkelanjutan di Jalur Gaza dan pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan Suriah dan Lebanon dalam kontradiksi penuh dengan Piagam PBB dan hukum internasional.
"AS, dengan menyalahgunakan statusnya sebagai anggota tetap DK PBB, telah sepenuhnya dan sistematis melindungi rezim Israel dan dalam praktiknya, membuat Dewan tidak efektif dalam melawan kejahatan rezim itu," ujarnya.
Ravanchi kemudian mengatakan, dukungan AS untuk kebijakan Israel terus berlanjut tanpa henti dalam pelanggaran prinsip-prinsip dasar hukum internasional, mengabaikan semua standar perilaku internasional dan melanggar semua prinsip kemanusiaan dan moralitas.
( Baca juga: Kecil Kemungkinan UE Ambil Tindakan Keras atas Rencana Aneksasi Israel )
Dia mengatakan, Israel dengan mengimplementasikan rencananya untuk mencaplok bagian-bagian penting dari wilayah Palestina yang diduduki, akan membuka babak baru dalam penindasan dan kejahatan yang berkelanjutan.
“Pendudukan dan akuisisi wilayah secara paksa dilarang dan tidak dapat diterima berdasarkan hukum internasional. Ini adalah norma hukum internasional yang dangkal, tidak ada penghinaan diizinkan. Tambahan, bagian dari wilayah Palestina yang diduduki akan menjadi pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Piagam PBB," tukasnya.
"Washington melanjutkan dukungan habis-habisan untuk kebijakan ekspansionis dan praktik-praktik ilegal rezim Israel," ucap Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-e Ravanchi.
( Baca juga: Israel Nekat Caplok Tepi Barat 1 Juli, Tak Peduli Terjadi Konflik Besar )
"Selama tujuh dekade terakhir telah membuat Israel berani melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan melakukan lebih banyak lagi kejahatan dengan impunitas total dan lebih banyak kebrutalan," sambungnya, seperti dilansir PressTV pada Senin (29/6/2020).
Dia menuturkan, contoh nyata dari kejahatan ini adalah pembangunan berkelanjutan dan perluasan permukiman, blokade tidak manusiawi berkelanjutan di Jalur Gaza dan pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan Suriah dan Lebanon dalam kontradiksi penuh dengan Piagam PBB dan hukum internasional.
"AS, dengan menyalahgunakan statusnya sebagai anggota tetap DK PBB, telah sepenuhnya dan sistematis melindungi rezim Israel dan dalam praktiknya, membuat Dewan tidak efektif dalam melawan kejahatan rezim itu," ujarnya.
Ravanchi kemudian mengatakan, dukungan AS untuk kebijakan Israel terus berlanjut tanpa henti dalam pelanggaran prinsip-prinsip dasar hukum internasional, mengabaikan semua standar perilaku internasional dan melanggar semua prinsip kemanusiaan dan moralitas.
( Baca juga: Kecil Kemungkinan UE Ambil Tindakan Keras atas Rencana Aneksasi Israel )
Dia mengatakan, Israel dengan mengimplementasikan rencananya untuk mencaplok bagian-bagian penting dari wilayah Palestina yang diduduki, akan membuka babak baru dalam penindasan dan kejahatan yang berkelanjutan.
“Pendudukan dan akuisisi wilayah secara paksa dilarang dan tidak dapat diterima berdasarkan hukum internasional. Ini adalah norma hukum internasional yang dangkal, tidak ada penghinaan diizinkan. Tambahan, bagian dari wilayah Palestina yang diduduki akan menjadi pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Piagam PBB," tukasnya.
(esn)
Lihat Juga :
