Pertukaran Tahanan, Belgia Akan Bebaskan Diplomat Iran Terdakwa Terorisme

BRUSSELS - Anggota parlemen Belgia memutuskan untuk meratifikasi perjanjian yang memungkinkan pertukaran tahanan dengan Iran . Perjanjian itu berpotensi membuka jalan bagi seorang diplomat Iran yang dipenjara karena tuduhan terorisme untuk kembali ke Teheran.

Setelah dua hari berdebat, parlemen Belgia pada hari Rabu memberikan suara 79 berbanding 41 untuk mendukung kesepakatan tersebut. Perjanjian itu telah mendapat persetujuan dari komisi parlemen pada 6 Juli lalu.

Para pengkritik kesepakatan itu, baik warga Belgia maupun anggota gerakan oposisi Iran di pengasingan, mengatakan Belgia mengambil langkah mundur dalam menghadapi penyanderaan oleh Teheran.

Tapi pemerintahan Perdana Menteri Alexander de Croo berpendapat itu adalah satu-satunya jalan yang mungkin untuk membebaskan seorang warga Belgia yang sudah ditahan di Iran, Olivier Vandecasteele, seorang pekerja bantuan.

Bagaimanapun, ini akan menyiratkan bahwa Belgia akan membebaskan - dan bahkan mungkin mengampuni - diplomat Iran Assadollah Assadi yang tahun lalu dijatuhi hukuman 20 tahun karena rencana pengboman.

Oposisi Belgia menuduh perjanjian dengan Teheran "dibuat khusus" untuk mengizinkan pembebasan Assadi, dan orang-orang buangan Iran telah melakukan protes jalanan dan kampanye lobi yang ganas.



Pria berusia 50 tahun itu dinyatakan bersalah mengatur proyek teroris yang digagalkan pada Juni 2018, ketika petugas Belgia menangkap pasangan Belgia-Iran yang membawa bahan peledak.

Pasangan itu melakukan perjalanan ke Prancis untuk menargetkan pertemuan tahunan Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI), sebuah koalisi penentang rezim Teheran, di dekat Paris.

Pengadilan Antwerpen memutuskan bahwa Assadi telah mendalangi proyek ini atas nama intelijen Iran, di bawah perlindungan diplomatik sebagai utusan ke Austria - dan dengan demikian tidak memiliki kekebalan di Belgia.

Teheran pun marah, menuntut agar Belgia mengakui status diplomatik Assadi dan membebaskannya.

Awal bulan ini, dengan menyajikan perjanjian tentang pemindahan orang-orang yang dijatuhi hukuman kepada anggota parlemen, Menteri Kehakiman Belgia Vincent Van Quickenborne mencoba memisahkan teks dari kasus Assadi.

Namun dia mengakui bahwa segera setelah Assadi ditangkap, kepentingan Belgia dan 200 warga negaranya di Iran menjadi target pembalasan potensial.



"Sejak hari pertama, kami merasakan tekanan dari Iran dan situasi keamanan kepentingan kami telah memburuk secara sistematis," kata Van Quickenborne ujarnya seperti dikutip dari Al Araby, Kamis (21/7/2022).

Tekanan itu mencapai puncaknya pada 24 Februari, ketika pekerja bantuan berusia 41 tahun, Vandecasteele, ditahan di Teheran oleh otoritas Iran, yang tampaknya dilakukan tanpa tuduhan.

Pada 11 Maret, kurang dari tiga minggu setelah penangkapannya, yang tidak segera diumumkan, Belgia menandatangani perjanjian pertukaran tahanan dengan Iran - memicu klaim bahwa mereka menyerah atas "pemerasan yang menjijikkan".

"Iran adalah negara nakal, tetapi kami tidak memilih dengan siapa kami berbicara, dan membebaskan Vandecasteele adalah prioritas kami," Van Quickenborne bersikeras pada hari Selasa setelah berjam-jam berdebat di parlemen.

Pada hari Rabu, ia memperingatkan anggota parlemen bahwa salah satu dari 200 orang Belgia yang masih di Iran "bisa dikurung" dan menekankan bahwa intelijen Belgia berpikir menolak perjanjian itu akan meningkatkan ancaman.

De Croo, yang bereaksi dengan marah ketika dikritik oleh anggota parlemen oposisi karena dianggap membayar "suatu bentuk tebusan", menuntut: "Apa yang Anda katakan kepada keluarganya, bahwa kita akan membiarkan dia membusuk di selnya?"



"Belgia tidak meninggalkan warganya," tegasnya.

Dalam pesan video pada 11 Juli, keluarga Vandecasteele mendesak pihak berwenang untuk "melakukan segalanya" untuk mengamankan pembebasannya, menekankan kesehatan fisik dan mentalnya yang memburuk setelah lima bulan di penjara.

Menteri Luar Negeri Belgia Hadja Lahbib, yang ditunjuk pekan lalu, bersikeras bahwa pemerintah telah melakukan segala cara untuk menuntut pembebasan pekerja bantuan melalui saluran diplomatik.

"Kami bisa lebih meninggikan suara kami, tapi kami akan berteriak ke padang pasir," ujarnya.