Kian Memanas, China Klaim 80 Fitur Geografis di Laut China Selatan
Sabtu, 25 April 2020 - 16:34 WIB
loading...
A
A
A
"Dan fitur dasar laut tidak terbuka untuk klaim kedaulatan berdasarkan hukum internasional," ujarnya, seperti dikutip South China Morning Post, Sabtu (25/4/2020).
Terlepas dari pandangan para rival sengketa, yakni Vietnam, Filipina, Malaysia, dan lainnya, Beijing telah berulang kali menegaskan klaimnya terhadap sekitar 90 persen laut, yang merupakan salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia dan memiliki signifikansi geopolitik yang sangat besar.
Selama enam tahun terakhir, Beijing telah berusaha untuk memperkuat klaim itu dengan menciptakan beberapa pulau buatan dan mengembangkan infrastruktur untuk kemungkinan penggunaan militer.
Jay Batongbacal, seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Filipina dan direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina, mengatakan penamaan fitur-fitur oleh Beijing tidak sesuai dengan hukum internasional.
"Tindakan survei dan penamaan fitur bawah laut sebagai bagian dari kegiatan penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dijadikan dasar dari klaim apa pun pada bagian mana pun dari lingkungan laut atau sumber dayanya," katanya.
Tetapi Yan Yan, direktur Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Kelautan di Institut Nasional untuk Studi Laut China Selatan yang dikelola pemerintah China, membela langkah Beijing. Dia mengatakan Beijing hanya menggunakan hak kedaulatannya.
“Kedaulatan itu kontroversial tidak berarti penuntut lawan tidak dapat melakukan apa pun. Vietnam dan Malaysia telah mengebor minyak di perairan yang disengketakan, misalnya," ujarnya.
Terlepas dari pandangan para rival sengketa, yakni Vietnam, Filipina, Malaysia, dan lainnya, Beijing telah berulang kali menegaskan klaimnya terhadap sekitar 90 persen laut, yang merupakan salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia dan memiliki signifikansi geopolitik yang sangat besar.
Selama enam tahun terakhir, Beijing telah berusaha untuk memperkuat klaim itu dengan menciptakan beberapa pulau buatan dan mengembangkan infrastruktur untuk kemungkinan penggunaan militer.
Jay Batongbacal, seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Filipina dan direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina, mengatakan penamaan fitur-fitur oleh Beijing tidak sesuai dengan hukum internasional.
"Tindakan survei dan penamaan fitur bawah laut sebagai bagian dari kegiatan penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dijadikan dasar dari klaim apa pun pada bagian mana pun dari lingkungan laut atau sumber dayanya," katanya.
Tetapi Yan Yan, direktur Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Kelautan di Institut Nasional untuk Studi Laut China Selatan yang dikelola pemerintah China, membela langkah Beijing. Dia mengatakan Beijing hanya menggunakan hak kedaulatannya.
“Kedaulatan itu kontroversial tidak berarti penuntut lawan tidak dapat melakukan apa pun. Vietnam dan Malaysia telah mengebor minyak di perairan yang disengketakan, misalnya," ujarnya.
Lihat Juga :
