Pangeran Senior: Arab Saudi Dikecewakan setelah Percaya pada AS

WASHINGTON - Pengeran senior Kerajaan Arab Saudi , Turki Al-Faisal, blakblakan bahwa negaranya sudah dikecewakan oleh Amerika Serikat (AS) setelah Riyadh percaya pada Washington soal jaminan keamanan dan stabilitas kawasan Teluk.

Pengeran Turki Al-Faisal adalah mantan kepala intelijen Arab Saudi yang juga pernah menjabat sebagai duta besar untuk London dan Washington D.C.

Dia mengidentifikasi ancaman secara khusus sebagai pengaruh Iran di Yaman dan penggunaan Houthi sebagai alat “tidak hanya untuk mengacaukan Arab Saudi, tetapi juga mempengaruhi keamanan dan stabilitas jalur laut internasional” di sepanjang Laut Merah, Teluk dan Laut Arab.

“Fakta bahwa Presiden [Joe] Biden menghapus Houthi dari daftar teroris telah membuat mereka berani dan membuat mereka lebih agresif dalam serangan mereka di Arab Saudi, serta di UEA [Uni Emirat Arab],” kata Pangeran Turki kepada Katie Jensen, pembawa acara baru Arab News, "Frankly Speaking".

Dia menyinggung pencabutan status organisasi teroris pada Houthi Yaman pada 12 Februari 2021 oleh pemerintahan Partai Demokrat, partainya Biden. Sebelumnya, kelompok pemberontak Yaman itu dimasukkan AS dalam daftar Organisasi Teroris Asing.



Acara “Frankly Speaking” menampilkan wawancara dengan pembuat kebijakan dan pemimpin bisnis terkemuka, menyelam jauh ke dalam tajuk berita terbesar di Timur Tengah dan di seluruh dunia.

Selama penampilannya di acara video tersebut, Pangeran Turki menawarkan pandangannya tentang hubungan AS-Saudi, perang antara Rusia dan Ukraina, dan dinamika geopolitik Timur Tengah yang terus berubah pada saat kenaikan harga minyak dan ketegangan diplomatik.

“Kami selalu menganggap hubungan kami dengan AS sebagai hal yang strategis,” katanya tentang pertanyaan apakah banyak orang Saudi merasa mereka telah dikhianati oleh salah satu sekutu terdekat mereka.

“Kami mengalami pasang surut selama bertahun-tahun dan mungkin, saat ini, ini adalah salah satu penurunan, terutama karena presiden AS, dalam kampanye pemilunya, mengatakan bahwa dia akan menjadikan Arab Saudi paria. Dan, tentu saja, dia melanjutkan untuk mempraktikkan apa yang dia khotbahkan: Pertama-tama, dengan menghentikan operasi gabungan yang dilakukan Amerika dengan Kerajaan [Arab Saudi] dalam menghadapi tantangan pemberontakan yang dipimpin Houthi di Yaman melawan rakyat Yaman," paparnya, yang dilansir Senin (2/5/2022).

"Dan, kedua, di antara tindakan serupa lainnya, dengan tidak bertemu dengan (Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman) dan secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak akan bertemu dengan Putra Mahkota, dan, pada satu tahap, menarik baterai rudal anti-pesawat dari Kerajaan ketika kami berada menghadapi peningkatan serangan oleh Houthi menggunakan peralatan Iran seperti rudal dan drone," lanjut dia.

Menunjukkan bahwa Arab Saudi “sepanjang waktu telah menyerukan solusi damai untuk konflik Yaman", Pangeran Turki mengatakan: “Sayangnya Houthi selalu tidak menanggapi seruan itu atau mengabaikannya atau menentangnya. Dan, seperti yang kita lihat sekarang, seharusnya ada gencatan senjata yang ditetapkan oleh PBB, tetapi Houthi terus melanggar gencatan senjata itu dan memanfaatkan gencatan senjata untuk memposisikan kembali pasukan mereka dan mengisinya kembali.”

“Jadi, pada dasarnya beginilah situasinya sampai pada tahap ini,” katanya, merujuk pada keadaan hubungan AS-Saudi saat ini.

"Saya harap kita bisa mengatasinya seperti kita mengatasi begitu banyak kemerosotan sebelumnya dalam hubungan."

Di hadapannya, Washington tampaknya cukup bersemangat untuk menjaga saluran komunikasinya dengan Riyadh terbuka dengan panggilan telepon dan kunjungan pejabat tetapi, menurut Pangeran Turki, “itu bukan hanya satu hal.”

"Ini adalah suasana umum dan Amerika, misalnya, telah menyatakan, atau pejabat Amerika telah menyatakan, bahwa mereka mendukung Arab Saudi dan akan membantu Arab Saudi mempertahankan diri dari agresi luar dan seterusnya. Kami berterima kasih atas pernyataan itu, tetapi kami perlu melihat lebih banyak dalam hal hubungan antara kedua kepemimpinan," kata Pangeran Turki.

Dia mengabaikan klaim bahwa Arab Saudi tidak mengalah pada masalah masalah minyak yang dihadapi AS, melawannya dengan argumen bahwa Washington sendiri “adalah alasan negara itu karena kebijakan energinya".

“Presiden Biden membuat kebijakan pemerintah AS untuk memutuskan semua hubungan dengan apa yang disebut industri minyak dan gas. Dia membatasi produksi minyak dan produksi gas di AS (ketika) dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi produsen terbesar dari dua sumber energi ini,” kata Pangeran Turki.

Pembatasan produksi energi AS ini, katanya, membantu mengangkat harga minyak, bersama dengan perjanjian OPEC+ yang dibuat setelah kesulitan COVID-19, yang mana itu adalah kesepakatan untuk menurunkan produksi guna menstabilkan harga, untuk kepentingan semua orang dan stabilitas harga minyak.

Pangeran Turki dengan tegas mengatakan bahwa Arab Saudi tidak ingin menjadi “instrumen atau alasan ketidakstabilan harga minyak,” menunjukkan bahwa tindakan seperti embargo tahun 1973 adalah sesuatu dari masa lalu.

“Itulah sebabnya Kerajaan dan anggota OPEC lainnya serta anggota OPEC+ berpegang teguh pada kuota produksi yang telah mereka tetapkan sendiri. Saya telah membaca bahwa keputusan baru-baru ini oleh OPEC+ untuk secara bertahap meningkatkan produksi minyak sementara perjanjian itu efektif, adalah sebagai tanggapan atas kesulitan yang dihadapi orang-orang di sektor energi. Faktor lain yang menambah semua ini adalah masalah keamanan, tingginya tingkat asuransi yang muncul sebagai akibat dari perang di Ukraina, ditambah pembatasan Eropa dan AS, dan sanksi terhadap, industri minyak Rusia. Semua hal ini telah menambah kenaikan harga minyak," paparnya.

Dalam hubungan ini, Pangeran Turki menyatakan ketidaksenangan yang kuat dengan komentar yang dibuat oleh Hillary Clinton, mantan menteri luar negeri AS, pada program “Meet the Press” NBC untuk mendukung pendekatan “carrot-and-stick” untuk memaksa Arab Saudi meningkatkan bagian dari produksi minyak untuk mengurangi harga selama apa yang disebutnya "krisis eksistensial."

Menegaskan kembali bahwa dia tidak bisa berbicara mewakili semua orang Saudi, Pangeran Turki mengatakan: “Kami bukan anak sekolah yang harus diperlakukan dengan 'carrot-and-stick'. Kami adalah negara yang berdaulat, dan ketika kami diperlakukan dengan adil dan jujur, kami akan merespons dengan cara yang sama. Sangat disayangkan bahwa pernyataan seperti itu dibuat oleh politisi di mana pun mereka berada. Saya berharap bahwa hubungan Kerajaan dan AS tidak akan bergantung atau dibangun di atas prinsip itu.”

Demikian juga, Pangeran Turki menepis tuduhan bahwa Riyadh telah memilih untuk memihak Moskow dalam konflik Ukraina. "Kerajaan telah secara terbuka menyatakan dan memilih untuk mengutuk agresi terhadap Ukraina yang disahkan oleh Majelis Umum PBB," imbuh Pangeran Turki.