AS: Konflik dengan Rusia Bukan Tak Terelakkan, Masih Ada Waktu Diplomasi

WASHINGTON - Berbicara kepada media Rusia pada Jumat (28/1/2022), Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov menekankan Moskow tidak menginginkan perang dengan Amerika Serikat.

Dia memperingatkan, bagaimanapun, “Moskow tidak akan membiarkan Barat mengabaikan kepentingan kita juga."

Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin kemudian mengungkapkan, konflik dengan Rusia "bukan tak terelakkan."

Baca juga: Putin dan Macron Gelar Diskusi Genting, Isinya Berisiko Tinggi!

"Konflik bukan tak terelakkan, ada waktu dan ruang untuk diplomasi," ungkap Austin, berbicara pada briefing di Washington pada Jumat (28/1/2022).

Baca juga: Jembatan Runtuh Menjelang Kunjungan Infrastruktur Biden, 10 Orang Terluka

Dia menambahkan, "Amerika Serikat sejalan dengan sekutu dan mitra kami telah menawarkan Rusia jalan keluar dari krisis dan menuju keamanan yang lebih besar, dan Departemen Pertahanan akan terus mendukung upaya diplomatik itu."

Baca juga: Saat NATO Enggan, Polandia Siap Buat Kesepakatan dengan Rusia

Kepala Pentagon menekankan pasukan AS belum berangkat ke Ukraina, dan menyebut Washington tetap berkomitmen memberikan berbagai bentuk "bantuan keamanan" kepada Kiev pada tahap ini, termasuk lebih banyak bantuan militer selama setahun terakhir daripada "pada waktu sebelumnya."

“Amerika Serikat tidak memiliki sistem senjata tempur ofensif, atau pasukan permanen atau pangkalan di Ukraina. Peran kami terbatas karena kami membantu melatih, memberi saran, dan membantu dengan taktik, teknik, dan prosedur,” ujar Austin meyakinkan.

Kepala Pentagon juga mengklaim Rusia kini telah mengumpulkan kemampuan militer untuk menyerang Ukraina.

"Meskipun kami tidak percaya Presiden Putin telah membuat keputusan akhir untuk menggunakan kekuatan ini melawan Ukraina, dia jelas sekarang memiliki kemampuan itu, dan ada beberapa opsi yang tersedia baginya termasuk merebut kota dan wilayah penting, tetapi juga tindakan pemaksaan atau tindakan politik provokatif seperti pengakuan wilayah yang memisahkan diri," papar Austin.

Kepala Pentagon menyarankan "Tuan Putin" masih memiliki waktu untuk "melakukan hal yang benar."

"Tidak ada alasan bahwa situasi ini harus berubah menjadi konflik. Dia dapat memilih mengurangi ketegangan. Dia dapat memerintahkan pasukannya pergi. Dia dapat memilih dialog dan diplomasi. Apa pun yang dia putuskan, Amerika Serikat akan mendukung sekutu dan mitra kami," tutur dia.

Austin tidak merinci ke mana Putin harus "memerintahkan pasukannya", mengingat mereka sudah beroperasi di dalam wilayah Rusia.

Sebelumnya pada hari itu, seorang pejabat senior pemerintah yang tidak disebutkan namanya mengatakan Amerika Serikat menyambut pernyataan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov bahwa Rusia tidak menginginkan perang, tetapi perlu "melihatnya didukung oleh tindakan cepat."

“Saya akan mengatakan pada komentar menteri luar negeri Rusia mulai pagi ini, saya akan mengatakan kami menyambut komentarnya bahwa Rusia tidak menginginkan perang dan kami akan menyambut jawaban dari pemerintah Rusia atas prinsip-prinsip yang telah kami tetapkan untuk mereka, tetapi ini perlu didukung dengan tindakan. Sementara kami menyambut pesan itu, kami perlu melihatnya didukung oleh tindakan cepat," ungkap pejabat anonim itu pada Jumat.

“Pertemuan Dewan Keamanan PBB yang akan datang membahas Ukraina pada Senin akan menjadi kesempatan bagi Rusia untuk menjelaskan apa yang dilakukannya," papar pejabat itu.

Dia menyatakan, “Ini akan menjadi kesempatan yang jelas bagi Moskow untuk mengungkapkan apakah mereka melihat jalan untuk diplomasi atau tertarik untuk mengejar konflik."

"Kami juga akan siap menyerukan disinformasi dan taktik pengalihan yang mungkin digunakan Rusia termasuk klaim mereka bahwa Ukraina memprovokasi konflik dan NATO yang harus disalahkan atas ketegangan ini," ujar pejabat itu.

Sebelumnya, Wakil Tetap Rusia untuk PBB Dmitri Polyansky mengecam seruan Washington untuk pertemuan Dewan Keamanan membahas Ukraina sebagai "aksi Public Relation" yang "memalukan".

“Saya tidak dapat mengingat kesempatan lain ketika seorang anggota Dewan Keamanan mengusulkan untuk membahas tuduhan dan asumsinya sendiri yang tidak berdasar sebagai ancaman terhadap tatanan internasional dari orang lain. Semoga sesama anggota DK PBB tidak akan mendukung aksi PR yang jelas ini memalukan bagi reputasi Dewan Keamanan PBB," tweet Polyansky.

Pada Kamis, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengumumkan, “Washington menyerukan pertemuan terbuka Dewan Keamanan untuk membahas masalah yang sangat penting bagi perdamaian dan keamanan internasional terkait dengan perilaku mengancam Rusia terhadap Ukraina dan peningkatan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina dan di Belarusia."

Selain penumpukan pasukan, Thomas-Greenfield menuduh Moskow terlibat dalam tindakan destabilisasi lainnya yang ditujukan ke Ukraina, yang merupakan ancaman nyata bagi perdamaian dan keamanan internasional dan Piagam PBB.

Duta Besar dari Norwegia, yang saat ini menjabat sebagai presiden bergilir di Dewan Keamanan PBB, mengkonfirmasi pada Jumat bahwa pertemuan tentang Ukraina akan diadakan.

Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov duduk dengan kepala empat stasiun radio utama Rusia pada Jumat pagi untuk membahas isu-isu internasional yang mendesak, termasuk eskalasi ketegangan antara Moskow dan Barat atas Ukraina.

Dia menekankan ketegangan tidak akan menjadi perang jika Rusia memiliki kekuatan untuk memutuskan, tetapi dia memperingatkan bahwa Moskow tidak akan membiarkan AS dan semua sekutunya "mengabaikan kepentingan kita juga."

Lavrov berpendapat proposal keamanan Rusia yang dikirim ke AS dan NATO pada pertengahan Desember dan Moskow menerima tanggapan tertulis resmi pada Rabu, bukanlah tidak masuk akal, tetapi keinginan Rusia "diperlakukan dengan jujur" dan adil serta agar masalah keamanannya diperhitungkan.

Berdasarkan proposal ini, Rusia dan NATO diminta menahan diri dari mengerahkan pasukan, sistem rudal, pesawat terbang dan kapal perang di daerah di mana mereka dapat dilihat sebagai ancaman bagi pihak lain, dan blok Barat akan menghentikan rencana ekspansi ke timur dan upaya menggabungkan Ukraina, Georgia dan bekas republik Soviet lainnya ke NATO.

Isi tanggapan AS dan NATO belum dipublikasikan, tetapi pejabat AS dan Kepala NATO Jens Stoltenberg telah mengindikasikan kebijakan “pintu terbuka” blok itu tidak akan dirundingkan.

Washington dan sekutunya telah menghabiskan waktu berbulan-bulan mengklaim Rusia telah mengumpulkan "100.000 tentara" di perbatasan Ukraina dalam persiapan untuk invasi.

Moskow telah membantah klaim ini, dan menuduh Barat menggunakan "ancaman invasi" sebagai dalih menopang kehadiran militernya di Eropa Timur.

Dalam perkembangan yang tidak biasa yang tidak terlihat sejak kudeta pro-Barat di Kiev pada 2014, bahkan pemerintah Ukraina baru-baru ini mulai mengkritik pejabat dan media Barat karena ketakutan mereka terhadap Rusia, dengan pejabat pemerintah dan keamanan menekankan mereka tidak melihat bukti adanya ancaman Rusia yang "segera" dan berargumen Moskow akan membutuhkan dua, tiga atau bahkan empat kali lebih banyak pasukan untuk "menyerang".