Suriah Kutuk Rencana Israel Gandakan Jumlah Pemukim Yahudi di Golan

BEIRUT - Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk rencana Israel yang akan menggandakan jumlah pemukim Yahudi di Dataran Tinggi Golan dalam waktu lima tahun. Suriah menyebut rencana ini sebagai "eskalasi berbahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya".

"Suriah mengutuk keras eskalasi berbahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya oleh otoritas pendudukan Israel" di Golan,” sebut laporan kantor berita yang dikelola pemerintah Suriah, SANA, Senin (27/12/2021). Laporan itu menambahkan, Damaskus akan berusaha menggunakan semua cara yang tersedia secara hukum untuk merebut kembali wilayah itu.



Suriah telah lama menuntut pengembalian tanah seluas 1.200 km persegi, yang juga menghadap Libanon dan berbatasan dengan Yordania. Pemerintah Israel sendiri pada hari Minggu menyetujui rencana senilai USD317 juta untuk menggandakan populasi pemukim Yahudi di Dataran Tinggi Golan, 40 tahun setelah mencaplok wilayah yang direbut dari Suriah.

Kabinet Perdana Menteri Naftali Bennett memilih mendukung rencana yang bertujuan untuk membangun 7.300 rumah pemukim di wilayah itu selama periode lima tahun. Kesepakatan itu dicapai selama pertemuan yang diadakan di komunitas Mevo Hama di Golan.

Rencana ini menganggarkan 1 miliar shekel Israel untuk dihabiskan untuk perumahan, infrastruktur dan proyek lainnya dengan tujuan menarik sekitar 23.000 pemukim baru Yahudi ke daerah itu, yang disita selama Perang Enam Hari 1967.

"Tujuan kami hari ini adalah menggandakan populasi Dataran Tinggi Golan," kata Bennett dari sayap kanan menjelang pertemuan. Dia terpaksa meninggalkan pertemuan setelah putrinya yang berusia 14 tahun dites positif terkena virus corona, membuatnya diisolasi, tetapi pemungutan suara pada program itu dilanjutkan setelah penundaan.



Sekitar 25.000 pemukim Israel tinggal di Dataran Tinggi Golan, bersama dengan sekitar 23.000 Druze, yang tetap tinggal di tanah itu setelah Israel merebutnya. Israel mencaplok wilayah itu pada 14 Desember 1981, dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional.

Mantan presiden AS Donald Trump, yang secara luas dipandang pro-Israel, memberikan pengakuan AS atas kedaulatan Israel atas Golan pada 2019. "Dataran Tinggi Golan adalah milik Israel. Ini sudah terbukti dengan sendirinya," kata Bennett.

"Fakta bahwa pemerintahan Trump mengakui ini, dan fakta bahwa pemerintahan (Presiden Joe) Biden telah memperjelas bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan ini, juga penting," tandasnya.