Inggris Negara Pertama Obati COVID-19 dengan Pil
Kamis, 04 November 2021 - 22:49 WIB
loading...
A
A
A
Inggris awalnya telah memesan 480.000 molnupiravir untuk diberikan pada akhir tahun, bersama dengan 250.000 obat eksperimental serupa yang saat ini sedang dikembangkan oleh perusahaan obat Amerika Serikat (AS) Pfizer.
Pemerintah Inggris belum mengungkapkan berapa nilai kontrak tersebut. Tetapi pemerintah AS telah melakukan pembelian awal 1,7 juta obat dengan biaya sekitar USD1,2 miliar untuk setiap dosis.
Negara-negara lain termasuk Australia, Singapura dan Korea Selatan telah melakukan perjanjian pembelian.
Persetujuan pil ini datang di tengah kekhawatiran yang meluas atas tingginya tingkat COVID-19, dengan Inggris melihat puluhan ribu kasus dikonfirmasi setiap hari.
Menurut Universitas Johns Hopkins pada hari Rabu saja Inggris mencatat lebih dari 40.800 kasus baru diidentifikasi, dengan jumlah kematian harian mencapai 217. Rata-rata tujuh hari dalam seminggu berada di 39.216 dan 163 kematian per hari.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sejauh ini menolak seruan untuk menerapkan pendekatan "Rencana B" yang akan melihat kembalinya mandat masker dan jarak sosial setelah pencabutan pembatasan oleh pemerintahnya di Inggris pada bulan Juli.
Baca juga: Produsen Senjata AS Cemas, Ribuan Karyawan Tak Bisa Kerja karena Ogah Divaksin
Pemerintah Inggris belum mengungkapkan berapa nilai kontrak tersebut. Tetapi pemerintah AS telah melakukan pembelian awal 1,7 juta obat dengan biaya sekitar USD1,2 miliar untuk setiap dosis.
Negara-negara lain termasuk Australia, Singapura dan Korea Selatan telah melakukan perjanjian pembelian.
Persetujuan pil ini datang di tengah kekhawatiran yang meluas atas tingginya tingkat COVID-19, dengan Inggris melihat puluhan ribu kasus dikonfirmasi setiap hari.
Menurut Universitas Johns Hopkins pada hari Rabu saja Inggris mencatat lebih dari 40.800 kasus baru diidentifikasi, dengan jumlah kematian harian mencapai 217. Rata-rata tujuh hari dalam seminggu berada di 39.216 dan 163 kematian per hari.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sejauh ini menolak seruan untuk menerapkan pendekatan "Rencana B" yang akan melihat kembalinya mandat masker dan jarak sosial setelah pencabutan pembatasan oleh pemerintahnya di Inggris pada bulan Juli.
Baca juga: Produsen Senjata AS Cemas, Ribuan Karyawan Tak Bisa Kerja karena Ogah Divaksin
(ian)
Lihat Juga :
