Maroko Mendapat Pengiriman Pertama Drone Tempur Turki

RABAT - Maroko telah menerima pengiriman drone tempur Turki awal bulan ini. Informasi itu diungkapkan website tidak resmi Far-Maroc yang didedikasikan untuk berita militer.

Laporan itu juga dirilis beberapa media lokal, termasuk Alarabiya pada Sabtu (25/9/2021). Kabar tersebut muncul saat ketegangan meningkat antara Maroko dan negara tetangga Aljazair dalam beberapa pekan terakhir.

Kedua negara terutama berselisih mengenai wilayah Sahara Barat yang disengketakan. Aljazair memutuskan hubungan dengan Maroko pada Agustus dengan mengklaim tindakan "provokasi dan permusuhan" oleh tetangganya.



Hubungan itu mendapat pukulan lain pekan ini ketika Aljazair pada Rabu mengatakan telah menutup wilayah udaranya untuk semua lalu lintas sipil dan militer Maroko.



Menurut Far-Maroc, kerajaan Afrika Utara itu memesan 13 drone Bayraktar TB2 dari Turki pada April dan batch pertama dari pesawat tak berawak itu tiba bulan ini.



“Rabat berusaha memodernisasi persenjataan Angkatan Bersenjata Maroko (FAR) untuk mempersiapkan segala bahaya dan permusuhan baru-baru ini," ungkap laporan itu tetapi tidak merinci topik ini.

Namun laporan itu menambahkan, personel militer Maroko telah dilatih di Turki dalam beberapa pekan terakhir untuk bekerja dengan drone.

Laporan media mengatakan Maroko menandatangani kontrak USD70 juta dengan perusahaan swasta Turki Baykar.

Perusahaan ini dijalankan salah satu menantu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan telah mengekspor model Bayraktar TB2 ke Ukraina, Qatar dan Azerbaijan selama beberapa tahun terakhir.

Menurut situs web perusahaan, “Bayraktar TB2 adalah kendaraan udara tak berawak taktis ketinggian menengah yang mampu melakukan misi intelijen, pengawasan dan pengintaian serta serangan bersenjata dengan jangkauan hingga 27 jam.”

Maroko sudah menggunakan pesawat tak berawak untuk operasi intelijen dan pengawasan di sepanjang perbatasannya, menurut para ahli militer.

Perselisihan terkait Sahara Barat mengadu Maroko melawan Front Polisario yang didukung Aljazair yang berperang memperjuangan kemerdekaan dari Rabat sejak 1975 hingga 1991.

Maroko mengklaim wilayah bekas jajahan Spanyol yang kaya sumber daya fosfat dan perikanan lepas pantai itu setelah Spanyol menarik diri pada 1975. Maroko juga mengaku menguasai sekitar 80% wilayah tersebut.

Rabat telah menawarkan otonomi di sana dan mempertahankan wilayah itu sebagai bagian kedaulatan kerajaan tetapi Polisario menuntut referendum tentang penentuan nasib sendiri, sejalan dengan ketentuan kesepakatan gencatan senjata yang didukung PBB pada 1991.

Ketegangan meningkat tajam pada November ketika Maroko mengirim pasukan ke zona penyangga untuk membuka kembali satu-satunya jalan yang menghubungkan Maroko ke Mauritania dan seluruh Afrika Barat. Jalan itu telah diblokir oleh separatis.